RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Tahap pembebasan lahan lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur untuk kebutuhan air bersih di ibu kota negara (IKN) baru akan segera dilaksanakan. Sejumlah wilayah, yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek seluas 378 hektare ini (36 hektare tubuh bendungan dan 342 hektare luas genangan).

"Kepala Desa Tengin Baru menyatakan mendapatkan surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan bahwa tahapannya dimulai bulan Juni 2020," ujar anggota DPR RI komisi V Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat dalam keterangan tertulis yang diterima Riaumandiri, Rabu (10/6/2020).

Sementara itu, pada April 2020 lalu Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19. Hal ini pun berdampak pada penundaan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi.

"Bendungan Sepaku-Semoi sendiri tidak pernah dinyatakan dalam APBN 2020 merupakan proyek ibu kota negara (IKN) yang baru, melainkan sebagai program pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024 bersama 59 unit bendungan lainnya," jelas Aidi.

"Dalam raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 21 April 2020, Menteri PUPR sendiri menyatakan tidak ada anggaran tahun 2020 ini untuk pembangunan IKN baru. Realokasi anggaran tahun 2020 terkait pandemi Covid-19 oleh KemenPUPR juga tidak pernah menyebutkan Bendungan Sepaku-Semoi. Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei 2020 lalu bahwa tidak ada cadangan anggaran pada APBN 2021 untuk proyek IKN lantaran pemerintah masih dalam tahap pemulihan ekonomi usai Indonesia dihantam pandemik Covid-19," tambahnya.

"Presiden Jokowi sendiri mengatakan, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Menkeu Sri Mulyani sendiri memprediksi skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4% yang dapat menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan," jelas Aidi lagi.

Aidi mengatakan, pemerintah selalu membuat kejutan di tengah situasi sulit menghadapi pandemi Covid-19. Akan tetapi, bukan kejutan baik, melainkan kejutan yang selalu menyengsarakan rakyat, seperti menaikkan iuran BPJS, menaikkan tagihan listrik, dan yang terakhir kewajiban tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

"Dengan semua beban yang ditanggung rakyat, banyak yang bertanya langkah apa yang akan dilakukan pemerintah. Namun, bukannya dijawab dengan melakukan langkah-langkah strategis demi kemakmuran rakyat, tapi justru muncul kejutan lain bahwa akan dilanjutkannya pembangunan ibukota baru yang ditandai dengan mulai dibangunnya Bendungan Sepaku untuk memenuhi kebutuhan air bersih," ujarnya.

"Sungguh mengherankan. Para menteri sudah mengatakan tidak ada kelanjutan ibukota baru, lalu masyarakat juga berada dalam kondisi terhimpit beban ekonomi yang sangat berat akibat pandemi ini, tetapi yang dilakukan justru menghamburkan anggaran untuk proyek yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Padahal di kondisi normal sebelum terjadinya wabah saja, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan," ungkap Aidi.

"Penelitian INDEF mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu diketahui, proyek Bendungan Sepaku-Semoi yang segera dilaksanakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp700 Miliar. Tentu bukan uang yang sedikit. Uang ini dapat digunakan untuk membantu 390 ribu KK selama tiga bulan dengan masing-masing mendapatkan Rp600 ribu per bulan," ujarnya.

Oleh sebab itu, Aidi mengatakan partainya meminta pemerintah segera menghentikan proyek pembangunan bendungan tersebut. Selain tidak termasuk relokasi anggaran 2020, menurutnya pemerintah kini harus fokus peduli kepada rakyat yang kesulitan.

"FPKS mengingatkan pemerintah agar jangan melanjutkan rencana pembanguna bendungan terkait ibukota baru tersebut. Karena tidak termasuk dalam realokasi anggaran 2020 yang diubah sebab pandemi Covid-19," katanya.

"Selain itu, FPKS terus mendorong pemerintah untuk membatalkan proyek pemindahan IKN dan mengajak pemerintah kembali fokus pada penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Hal ini guna memperlihatkan pemerintah memiliki kepedulian terhadap rakyat yang sedang dilanda bencana," tambahnya.

Aidi juga menyarankan agar dana yang akan digunakan membangun IKN dialihfungsikan membantu rakyat.

"Dana yang tadinya direncanakan untuk pembangunan ibukota baru, sebaiknya dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan juga stimulus bagi UMKM selama masa pemulihan yang dapat memakan waktu yang lama. Hal ini agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui stimulus itu," tutupnya.

 

Reporter: M Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang