RIAUMANDIRI.ID, BANGKINANG - Puluhan warga dan tokoh masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu melaporkan kades mereka ke DPRD dan Kejari Kampar, Selasa (2/7/2020).

Salah seorang perwakilan warga Karyani mengungkapkan pelaporan tersebut lantaran sejumlah kebijakan kades dinilai sepihak memberhentikan aparatur desa hingga persoalan pengelolaan Bumdes.

"Mulai dari pemberhentian aparatur desa yang semena-mena sampai pengelolaan Bumdes. Bumdes menyewa ruko enggak laku sekitar Rp90 juta 3 pintu, tapi kata pemilik rukonya dikontrak hanya Rp30 juta, yang sudah dibayar Rp20 juta," terangnya saat hearing atau rapat dengar pendapat dengan DPRD Kampar yang dipimpin M. Faisal didampingi Wakil Ketua Tony Hidayat.

Dia juga menambahkan bahwa setiap warga yang ingin membeli di warung Bumdes harus membawa Kartu Keluarga (KK) padahal harga barang-barang yang dijual lebih mahal.

Sementara itu, Ketua RW 08 Desa Tanah Marah Isran mengungkapkan bahwa setahu dirinya tidak ada rapat terkait penggunaan anggaran. 

"Kalau pengajuan dari RW ada, tapi RAB kami tidak tahu, setelah berjualan baru kami tahu, dan yang kami temukan di lapangan tidak sesuai," terangnya.

Usai mendengarkan keluhan warga, Ketua DPRD Kampar M. Faisal mengaku akan mengkomunikasikan hasil hearing tersebut dengan memanggil camat, inspektorat, dan PMD Kampar. 

"Namun kami minta warga tidak sampai melakukan penyegelan terhadap kantor desa karena akan memunculkan masalah baru seperti terhalangnya warga yang ingin berurusan ke kantor desa," ungkapnya.

Usai hearing di DPRD Kampar, rombongan warga menuju Kantor Kejari Kampar untuk memasukkan laporan. 
Sementara itu, Kades Tanah Merah Syahrul Amri Nasution membantah tuduhan yang ditujukan terhadap dirinya. Dia menyebut bahwa laporan warganya sesuka hati terhadap dirinya.

"Mereka melaporkan seenak mereka saja, ya kalau kita dipanggil kita siap datanglah," ungkapnya ketika dikonfirmasi, Selasa  (2/6/2020) sore.

Reporter: Ari Amrizal

Editor : Rico Mardianto