RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat mengkritik keras kebijakan pemerintah menjalankan new normal atau kelaziman baru menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan new normal hanya menyelamatkan ekonomi tapi abai pada nyawa manusia.

"Kelonggaran dengan new normal ini tidak berbanding lurus dengan kurva penyebaran Covid-19 yang belum landai. Dalam artian, semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Lagi-lagi, tanggung jawab penuhnya ada di pemerintah yang akan dicap sebagai pelanggar HAM berat setelah terjadi kemungkinan kematian massal di gelombang kedua Covid-19 seperti flu Spanyol tempo dulu," ujarnya kepada Riaumandiri.id, Kamis (28/5/2020).

Selain itu, menurut Aidi kebijakan new normal atau kelaziman baru pertanda gagalnya pemerintah menghadapi bencana pandemi ini. Ia juga curiga new normal disegerakan hanya sebab desakan pebisnis.

"Penetapan new normal menandakan ketidakberdayaan negara. Negara telah gagal dan pasrah menanggulangi Covid-19 sehingga tidak ada terobosan seperti Turki, Taiwan, New Zealand, dan Korea Selatan bahkan tetangga kita, Malaysia. Kenapa pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergopoh-gopoh? Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinessman yang lesu usahanya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam tagline new normal," jelasnya.

Dia menambahkan, ada makna diskriminasi saat promosi new normal oleh Presiden Jokowi yang ditandai dengan lawatan perdana Presiden ke sebuah mal.

"Bayangkan, sekelas Presiden Jokowi melakukan lawatan perdananya di sebuah mal. Ada apa sebenarnya dengan pemerintahan ini? Tunduk di bawah desakan para pebisnis? Bagaimana dengan masjid? Kenapa tidak membuka masjid dalam new normal? Mana kerumunan yang lebih banyak, mal atau masjid? Ada disparitas yang tinggi dalam kebijakan pemerintah Jokowi periode kali ini. Walaupun di periode pertama sudah terlihat juga," tambahnya.

"Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi, alangkah celakanya kebijakan yang di ambil oleh Presiden. Di awal Syawal ini bertambah lagi dosa kebijakan," tutupnya.

 

Reporter: M. Ihsan Yurin

 

Editor : Rico Mardianto