RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19.

Relaksasi yang dimaksud adalah melonggarkan aktivitas masyarakat tapi tetap memperhatikan protokol keselamatan. Mahfd MD mengaku pertimbangan ini datang sebab keluhan masyarakat akibat terbatasnya mobilitas masyarakat seperti mencari nafkah dan belanja.

"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini. Kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya ini sedang dipikirkan," ungkap Mahfud seperti dikutip dari Merdeka.com.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menganggap pemerintah sedang bermain layang-layang sehingga tidak konsisten dalam menentukan kebijakan.

Selain itu, ia juga curiga ada pebisnis-pebisnis yang sedang di jurang kebangkrutan yang mendorong pemerintah melonggakan aturan PSBB.

"Dari awal opsi PSBB merupakan opsi kontroversial karena dalam UU 6/ 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara filosofis mengutamakan keselamatan umat manusia sesuai tertuang dalam IHR," ungkapnya kepada Riaumandiri.id, Senin (4/5/2020).

"Makanya sekarang pemerintah bingung telah menerapkan standar setengah hati. Andaikan pemerintah bertindak cepat dengan opsi lockdown 14 hari, maka kemungkinan tak ada korban sebanyak ini. Tapi sekarang akhirnya pemerintah menelan ludahnya sendiri dan melonggarkan aturan PSBB yang sebenarnya juga tidak menyelesaikan masalah," tambahnya.

"Kita khawatir ada segelintir pebisnis yang resah sebab tengah berada di jurang kebangkrutan dan mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan," ungkap legislator asal dapil Riau 2 ini.

Aidi mengingatkan, salah dalam menentukan kebijakan akan berakibat terhadap kehidupan masyarakat, terutama nyawa dan ekonomi.

"Pemerintah yang seolah-olah bermain layang-layang menyebabkan tidak konsisten dan menyebabkan korban berjatuhan akan semakin banyak. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan ketenangan, kenyamanan dan solusi terbaik. Ingat, aturan yang salah kaprah akan berimbas pada nyawa dan ekonomi masyarakat," tutupnya.

Reporter: M. Ihsan Yurin
 

Editor : Rico Mardianto