RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Terjadi ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat melakukan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sabtu (2/5/2020).

Para legislatif mengkritisi terkait penyaluran bantuan yang terkesan digesa. Bahkan, mempertanyakan soal pendataan, refocusing anggaran, pendistribusian dan juga dampak dari penolakan bantuan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menyebut bahwa Pemko Pekanbaru berhasil menerapkan PSBB tampan mengeluarkan modal.

“Pemko hanya bermodal dengkul untuk penerapan PSBB kemarin, dan dibuktikan dari apa yang sudah dilakukan. Ini luar biasa, Pemko tidak tanggap dengan penderitaan masyarakat yang terdampak,” kata Isa.

Begitupun dengan tanggapan Anggota DPRD lainnya, Roni Pasla yang menyebut PSBB sudah selesai tapi data belum juga valid dan bantuan banyak tak tersalurkan karena adanya penolakan masyarakat.

Demikian juga soal anggaran dari yang digeser di setiap OPD juga belum ada laporan, berapa yang sudah dibelanjakan, kemana aja di-postingkan, atau uangnya belum bisa digunakan.

“Ini harus transparan, dari yang sudah disalurkan Pemko tidak ada dari anggaran Pemko, 100 ton beras kemarin merupakan beras cadangan pemerintah,” papar Roni.

Hal yang sama pun disampaikan wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal bahwa Pemko diminta Transparan soal anggaran covid-19 ini.

“Karena DPRD perlu tahu, karena sesuai dengan fungsi kami, begitu juga soal progres dan informasi terbaru soal covid-19 ini agar bisa disampaikan kepada masyarakat,” ujar Nofrizal.

Reporter: Akmal

Editor : Nandra F Piliang