RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Pemerintah tidak menjamin pemilik Kartu Prakerja akan mendapat pekerjaan usai mengikuti pelatihan program tersebut. Sebab, program ini hanya fokus memberikan pelatihan keterampilan bukan menyalurkan pengangguran ke perusahaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko selaku Wakil Ketua Komite Cipta Kerja. Menurutnya, program yang lahir dari janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini bukan jaminan kerja, bukan pula kebijakan menggaji para pencari kerja.

"Ini bukan sebagai jaminan setelah itu (pelatihan), pasti dapat kerja, karena tugas pemerintah adalah mendorong kebekerjaan dan kewirausahaan, bukan menjamin. Kartu Prakerja juga bukan menggaji pengangguran, ini tafsiran yang salah dan perlu saya luruskan," ucap Moeldoko, Jumat (20/3/2020).

Ia menjelaskan program ini sejatinya hanya bertujuan memberi keterampilan bagi tiga kalangan, yakni mereka yang baru lulus sekolah dan ingin bekerja, namun merasa perlu menambah keterampilan.

Kedua, mereka yang baru saja menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, sehingga menganggur dan perlu menambah keterampilan. Ketiga, pekerja yang ingin alih profesi ke bidang dengan keterampilan tertentu.

Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah tidak hanya berupaya memberikan dan menambah keterampilan calon pekerja dengan Kartu Prakerja. Sebab, pemerintah turut memiliki beberapa program lain yang sejalan dengan fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun ini.

Misalnya, masyarakat juga bisa menggunakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi hingga beasiswa lain. Lalu, pemerintah turut memberi tunjangan dengan program revitalisasi SMK hingga potongan pajak bertajuk super deductible tax bagi pengusaha yang ambil bagian dalam pembangunan kualitas SDM Indonesia.

Bahkan, untuk menjaring kerja sama yang lebih luas di bidang ini, pemerintah akan memberi kemudahan izin penyelenggaraan perusahaan pelatihan keterampilan bagi kalangan swasta. Rencananya, izin tersebut akan diberikan melalui sistem izin terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).

"Terhadap mereka, tempat-tempat kursus swasta yang belum memiliki izin, maka diberikan kesempatan untuk mengurus melalui OSS, dengan mudah, lembaga itu bisa selenggarakan pelatihan juga," katanya.

Para lembaga kursus ini pun bisa ikut berpartisipasi dalam program Kartu Prakerja dengan menjadi pelaksana program (Project Manager Officer/PMO). Sebab, pemerintah juga membuka kerja sama dengan swasta di program ini.

Saat ini, setidaknya sudah ada 11 mitra yang masuk dalam program ini, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pihar Mahir, dan Sisnaker. Kemudian, mitra di bidang pembayaran, yakni BRI, OVO, dan LinkAja.

"Penunjukkan PMO ini karena kami tidak ingin bekerja secara flat, tapi selalu advance, mendahului perkembangan teknologi. Kami ingin ada life long learning sebagai bangsa pembelajar yang tidak pernah berhenti seumur hidup," imbuhnya.

Moeldoko turut menekankan program pembangunan kualitas SDM sangat penting. Pasalnya, Indonesia akan menghadapi kondisi bonus demografis, di mana jumlah pekerja usia produktif meningkat pesat dalam beberapa waktu ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto mengatakan untuk mengikuti program Kartu Prakerja, masyarakat bisa mendaftarkan diri di situs yang sudah disediakan. Rencananya, sosialisasi akan berlangsung selama dua minggu ke depan.

Artinya, pendaftaran baru bisa dilakukan setelah itu. Bila sudah mendaftar, calon peserta bisa memilih pelatihan keterampilan apa yang ingin diikuti. Bila terpilih, maka pelatihan akan diberikan di masa uji coba.

Uji coba akan dilangsungkan di empat wilayah utama, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Surabaya,danManado. Alasannya, karena empat wilayah ini merupakan yangpalingterdampak tekanan ekonomi ditengahpandemi virus coronaatauCovid-19.

"Tentu karena situasi penyebaran Covid-19, kami mendorong untuk dilangsungkan secara online terlebih dahulu. Tapi nanti pelatihan secara offline tersedia di beberapa daerah," tutur Airlangga.

Saat ini, ada beberapa jenis pelatihan yang disiapkan pemerintah, namun belum diumumkan secara resmi pelatihan apa yang akan didahulukan pada masa uji coba. Pelatihan yang bisa didapat memiliki rentang biaya sekitar Rp3 juta sampai Rp7 juta yang dibayarkan penuh oleh pemerintah.

Peserta nantinya akan mendapatkan uang saku sekitar Rp500 ribu per peserta. Uang saku ini dianggap sebagai pengganti biaya transportasi bagi peserta, namun penggunaannya bebas.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Nandra F Piliang