RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai, penyebaran virus Corona atau Covid-19 tidak sama untuk setiap daerah. Karenanya, status kedaruratan setiap daerah menjadi hak masing-masing kepala daerah. 

"Saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, walikota memantau seluruh daerah dan konsutasi dengan pakar untuk menanggulangi siatusi yang ada dan konsultasi BNPB untuk siaga darurat atau tanggap darurat non-alam," kata Presiden Jokowi, Minggu (15/3/2020).

Dengan penetapan status kedaruratan, maka jajaran pemerintah seperti TNI, sudah bisa ikut dilibatkan. Mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan penyebaran.

Opsi lockdown, memang ada yang memberlakukannya. Mengambil kebijakan itu, kata Jokowi, memiliki konsekuensi tersendiri. Tapi, ada juga negara yang tidak melakukan kebijakan serupa.

"Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown tapi melakukan langkah kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran covid-19 ini," katanya.

Pemerintah kata dia, juga terus berkonsultasi dengan WHO atau organisasi kesehatan dunia. Selain itu, juga melakukan konsultasi dengan para ahli. Terkait penanggulangan, Jokowi mengatakan sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan, yang diketuai Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo.

"Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita, baik pusat atau daerah melibatkan ASN, TNI, Polri dan melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi," kata Jokowi.

 

Sumber : Vivanews.com

Editor : Rico Mardianto