RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Budayawan Radhar Pancha Dahana menyatakan kekecewaannya pada pemerintah. Menurutnya, pemerintah tak memperhatikan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Padahal, kata Radhar, dunia mengangkat topi untuk Indonesia bukan sebab militer, politik, atau sebagainya, melainkan keragaman kebudayaan.

Hal itu dia ungkapkan usai membacakan orasi kebudayaan dalam acara bertajuk "Merayakan Keberagaman", yang ditaja ISAIS UIN Suska Riau, di Gedung Idrus Tintin Pekanbaru.

"Saya itu pengin bikin gerakan kalau bisa menolak pemerintah dalam kerja-kerja kebudayaan. Enggak usah pemerintah ikut-ikutan lagi. Emangnya pemerintah pernah memfasilitasi kebudayaan? Ya artinya kebudayaan di berbagai level," jelasnya kepada wartawan, Selasa (25/2/2020) malam.

Radhar menambahkan, "Saya pernah ngomong langsung sama SBY (mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono), langsung di depan staf-stafnya, 'Anda ngurus kebudayaan dengan Rp2 ribu perak per kapita?' 0,1 per mil dari dana pendidikan itu untuk kebudayaan. Dari Rp550 triliun itu dana pendidikan, Jokowi cuma kasih Rp1,5 triliun untuk kebudayaan. Berapa per mil coba? Itu ngurusi apa? Seniman ada jutaan. Sanggar banyak. Komunitas, taman budaya, situs-situs purbakala, museum-museum. Rp2 ribu perak per kapita, gila apa?" jelasnya emosional.

Ia juga membandingkan dana yang digelontorkan pemerintah untuk kebudayaan dengan dana yang dialokasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Taman Ismail Marzuki (TIM).

"Rp1,5 triliun untuk nasional? Anies, Rp1,8 triliun untuk TIM. Di mana logic-nya? Lihat APBN kita. Itu pun enggak habis dana tahun lalu. Mau ngomong apa Hilmar Farid dan menteri kebudayaan? Kau menghina kebudayaan!" katanya.

Radhar mengungkapkan, kebudayaan adalah investasi jangka panjang. Makanya perlu diperhatikan serius. Sebab, dengan kebudayaanlah menurutnya bisa tercipta sifat kreatif, tidak korup, tidak kolutif, dan lain-lain.

"Bagaimana mau ngurus kita? Bagaimana mau infrastruktur kebudayaan materil dan imateril mau dibangun? Yang imateril, dianggap beban APBN, dianggap cost. Padahal kebudayaan itu investasi. Investasi yang akan melahirkan manusia yang tidak korup, tidak kolutif, kreatif, dan semacamnya. Mereka enggak mau. Dianggap cost. Dianggap beban," ungkapnya kesal.

 

Reporter: M. Ihsan Yurin

Editor : Rico Mardianto