RIAUMANDIRI.ID, TEMBILAHAN - Hingga kini, memasuki periode kedua kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masih tak kunjung difungsikan.

Padahal, keberadaan pelabuhan yang dibangun semenjak masa kepemimpinan Bupati Inhil terdahulu yakni Indra Mukhlis Adnan, diharapkan mampu dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut tidak lah sedikit, bernilai miliaran rupiah.

Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna mendesak agar pelabuhan tersebut segera beroperasi sebagaimana fungsinya.

"Sangat disayangkan, karena sudah 10 tahun belum juga beroperasi. Kami (Komisi III) dari periode kemarin malah sudah mendesak dan mendorong pemerintah daerah untuk membuat Ranperda pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tapi sampai hari ini belum juga terbentuk. Tidak tahu masalahnya di mana," sebut politisi PKB itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2020).

Bahkan pria yang akrab disapa IT itu mengatakan, Komisi III siap membantu dalam proses di mana sisi laut wewenang Provinsi dapat menjadi aset daerah.

Terakhir, ia juga mengapresiasi jika ada niatan Pelindo I Tembilahan untuk menjalin kerja sama guna pengoperasian pelabuhan tersebut.

"Terserah apakah mau kerjasama atau dioperasikan sendiri, yang penting kita minta pelabuhan bisa segera difungsikan," tandasnya.

Sementara itu, GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 cabang Tembilahan, Yusrizal ketika dijumpai mengungkapkan membuka diri bekerjasama dengan pemerintah.

"Kita siap bantu, karena kita Pelindo sudah ada BUP sebagai landasan pengoperasian Pelabuhan. Namun kerja sama hanya bisa dilakukan antar BUMN dengan BUMD. Tidak bisa kita Pelindo dengan pemerintah daerah. Kalau ingin mengelola sendiri juga tidak apa-apa," ujarnya.

Menurut dia, pelabuhan tersebut jika fungsikan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

"Saya rasa maksimal 300 ton muatan masih bisa diakses melalui pelabuhan tersebut untuk kegiatan ekspor," terangnya lagi.

Kekecewaan tak kunjung difungsikannya Pelabuhan Parit 21 Tembilahan juga dilontarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Indragiri Hilir.

"Kami tentu menyayangkan dengan belum beroperasinya Pelabuhan Parit 21 Tembilahan. Hendaknya Pemda Inhil dan Pemrpov Riau segera bersinergi menuntaskan konsep pengelolaan agar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di Inhil," tutur Wakil Ketua Kadin Indragiri Hilir, Zainal Arifin, Selasa (25/2) di Tembilahan.

Dekan Ekonomi Universitas Indragiri ini mengungkapkan bahwa peluang untuk meningkatkan dan menggerakkan roda ekonomi seperti Pelabuhan Parit 21 Tembilahan harus diprioritaskan oleh pemerintah.

"Peluang-peluang untuk meningkatkan dan menggerakkan roda ekonomi harus diprioritaskan karena perlambatan ekonomi nasional dan global sangat berdampak kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Zainal.

Selain itu, Zainal menduga hingga saat ini belum ada kesepakatan pengelolaan pelabuhan antara Pemprov Riau dan Pemda Inhil yang memiliki aset salah satu penyebab Pelabuhan Parit 21 Tembilahan belum beroperasi.

Reporter: Ramli Agus

Editor : Nandra F Piliang