RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Aksi 212 yang kembali digelar pada Jumat (21/2) kemarin mengusung tema 'Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI'. Dalam aksinya, salah satu yang disuarakan adalah soal permintaan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditarik mundur dari jabatannya saat ini sebagai Komisaris Utama (komut) PT Pertamina (Persero).

Usulan itu disuarakan langsung oleh salah satu orator aksi 212 bernama Marwan Batubara. Menurut Marwan yang menjabat sebagai Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) itu, Ahok layak untuk mundur sebab punya keterlibatan langsung dengan beragam kasus korupsi selama menjabat di DKI Jakarta.

 

"Ahok itu kan kasus korupsinya banyak sekali. Ada sekitar 7 sampai 8 kasus salah satunya untuk kasus Rumah Sakit Sumber Waras," ujar Marwan, Sabtu (22/2/2020).

Baca Juga: 

- Orator Aksi 212 Minta Ahok Mundur dari Pertamina, Dituding Terlibat Sejumlah Kasus Korupsi 

- Orator Aksi 212 Singgung Ahok: Supaya Anda Sadar, Dia Punya 6-10 Kasus Korupsi

Dalam kasus tersebut, Marwan menyayangkan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan enggan menyelidiki keterlibatan Ahok di sana.

"Kasus itu setelah disidik oleh KPK, lalu bukti-bukti sudah lengkap, termasuk laporan dari BPK, dan sudah banyak menemukan banyak pelanggaran, nah tapi oleh KPK diamanatkan si Ahok itu, alasannya apa, alasannya Ahok tidak punya niat jahat. Mana ada ceritanya itu, niat itu diukur lalu jadi patokan untuk mengambil keputusan. Itu contoh paling gamblang," paparnya.

Hal lain yang menguatkan asumsinya tersebut soal Ahok terlibat kasus korupsi adalah tidak adanya pihak yang melaporkannya karena telah menulis buku yang menjabarkan keterlibatan Ahok dalam berbagai kasus korupsi.

"Saya sudah menulis buku tentang Korupsi Ahok, saya tulis dan terbitkan sejak 2017 lalu, kalau itu yang saya tulis adalah fitnah, laporkan saja. Tapi kan mereka nggak berani lapor. Siapapun itu," tambahnya.

Untuk itu, ia meminta Ahok segera turun dari jabatannya dan segera diselidiki keterlibatannya dalam kasus-kasus korupsi yang dekat dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Bukti-buktinya sudah lebih dari cukup. Apa masyarakat, pemerintah terutama BUMN, mau ditipu seperti itu. Makanya saya bilang, kita nggak mau ditipu dan ga layak dia ditaruh di situ, di Komisaris Utama (Pertamina)," tutupnya.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang