Pembelaan Erick Thohir soal Wakilnya Rangkap Jabatan Komisaris
RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi komisaris di salah satu perusahaan pelat merah. Seperti Wamen Kartika Wirjoatmodjo menjadi komisaris utama di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan Budi Gunadi Sadikin menjabat wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero).
Dengan rangkap jabatan ini, apakah wamen bisa melakukan pengawasan yang maksimal terharap perusahaan?
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan perwakilan pemerintah dalam jajaran komisaris perusahaan BUMN bukan kebijakan baru. Selain itu, Kementerian BUMN juga pasti memasukkan komisaris independen untuk mewakilkan publik.
"Sama kenapa pak Tiko (Kartika Wirjoatmodjo) saya ganti ke BRI, setelah di pikir-pikir pak Tiko kan pernah di Mandiri ada bagusnya pak Tiko lebih baik ke BRI yang bidangnya beda dan lebih mikro, yang didiskusikan bagaimana BRI bersinergi dengan PNM dan UKM pembiayaan lainnya agar lebih efisien," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Dia mengungkapkan, hal ini juga terkait dengan pemilihan Budi Gunadi Sadikin ke Pertamina karena memiliki cakupan yang luas dari minyak sampai gas.
"Sama juga kenapa kita perlu pak Budi di Pertamina, karena Pertamina sudah ada minyak dan gas juga ada," imbuh dia.
Sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) heran dengan urgensi posisi wakil menteri (wamen). Sebab, ditemukan ada wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.
Hakim konstitusi mempertanyakan apakah benar posisi wamen ada karena tugas di kementerian berat. Hakim konstitusi ingin mengetahui apa dasar utama sehingga dibutuhkan wamen di sebuah kementerian.
"Kira-kira apa yang membenarkan atau dasar hukum apa yang membenarkan wamen itu bisa jadi komisaris? Nah, ini kan bisa terbalik-balik ini. Lembaga yang diposisikan independen, lalu ditaruh wakil menteri di situ. Nah, tolong yang kayak-kayak begini supaya Mahkamah bisa dibantu, ya, pemerintah, ya, supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wamen itu memang kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain?" kata hakim konstitusi Saldi Isradalam sidang di gedung MK.
.jpeg)
.jpeg)
