Gubernur Riau Sayangkan Beberapa Daerah Tidak Laksanakan TORA
RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar sangat menyayangkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tidak berjalan di beberapa daerah. Padahal, menurutnya program ini kalau berhasil akan menyejahterakan kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Syamsuar dalam sosialisasi percepatan penyelesaian kegiatan TORA di Provinsi Riau tahun 2020 yang diadakan BPN Kanwil Riau, di gedung daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (13/1/2020).
"Tahun lalu bulan Agustus, saya bertemu bupati/wali kota terkait program TORA dan perhutanan sosial. Hasil dari pertemuan itu kita alokasikan anggaran untuk program ini, tapi progresnya tak tercapai. Ini sangat disayangkan, dana ada tapi tidak bisa dilaksanakan, karena tidak ada dukungan kabupaten/kota," kata Syamsuar.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, dua daerah yang belum menjalankan program TORA yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru.
"Ini kebijakan nasional, sayang tak dimanfaatkan. Ini harus ditegaskan kepada staf kita, baik di kabupaten maupun kecamatan," kata Syamsuar.
Permasalahan kebakaran hutan dan lahan, sebut Syamsuar, salah satunya disebabkan adanya tanah tidak bertuan atau tanah konsesi yang tidak digarap oleh perusahaan.
"Padahal kan tanah itu bisa dimanfaatkan untuk TORA. Contohnya lahan perusahaan di Kecamatan Koto Gasib, Siak yang tidak dimanfaatkan, dimasukkan program TORA saja, supaya tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat. Juga lahan di Pulau Gelang rawan kebakaran, ada izin tapi tidak ada tindak lanjut, kita TORA kan saja, kasih ke masyarakat. Usulkan kepada kami, akan kita cabut HGU-nya," tegas Syamsuar.
Syamsuar menambahkan, jika tanah-tanah tersebut dibiarkan kosong, dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah karhutla ketika musim kemarau dan berpotensi menyebabkan perebutan tanah antara masyarakat dengan perusahaan.
"Tak perlu ragu karena ini instruksi Presiden Jokowi. Kalau kita manfaatkan tanah-tanah ini, rakayat akan sejahtera karena mereka memiliki lahan yang jelas, ada kepastian hukum," tambah Syamsuar.
Sementara, Kepala BPN Kanwil Riau, M Syahrir, meminta dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk percepatan pelaksanaan program TORA di Riau.
Menurut dia, masih banyak tanah di Riau yang belum memiliki sertifikat, termasuk aset milik pemerintah sendiri. Untuk itu, dia berharap seluruh tanah dan aset yang ada segera diurus sertifikatnya.
"Rata-rata tanah di Riau yang bersertifikat baru 37 persen. Makanya kita sosialisasikan supaya lebih menjangkau ke seluruh daerah di Riau," ujarnya.
Reporter: Rico Mardianto
