RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar telah menerima dan mewawancara 9 calon pimpinan Bank Riau Kepri (BRK), dari hasil proses assesment panitia seleksi termasuk hasil menyelesaikan fit and proper atau uji kepatutan dan kelayakan (UKK), termasuk komunikasikan ke Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). 

Sembilan nama yang menjalani wawancara dengan Gubernur Riau di antaranya yakni calon direktur utama, Andi Buchari, Hendra Buana dan Nizam. Calon direktur dan jasa, Andi Mulya, M Jazuli dan MA Suharto. Calon direktur operasional, Denny Mulya Akbar, Ikhwan dan Said Syamsuri. 

Ketua tim Pansel asesment BRK, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, 9 nama calon pimpinan BRK tersebut telah menjalani wawancara, dan selanjutnya 9 nama yang lulus tersebut akan ditetapkan satu nama sebagai calon pimpinan BRK. 

“Sembilan calon nama yang lulus assement itu sudah diwawancara Gubernur. Apa hasil dan siapa yang diajukan Gubernur Riau untuk dibahas di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riau Kepri, itu Gubernur yang tahu. Bisa satu nama, dua nama bahkan tiga nama, kemudian dibahas di RUPS untuk menetapkan satu nama,” ujar Ahmad Syah, Jumat (10/1/2020).

“Pemegang saham nanti yang akan menetapkan, dan setelah itu diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Biasanya diajukan itu dua atau tiga nama, jarang yang satu nama nanti OJK yang menetapkan satu nama,” tambah Ahmad Syah.

Dijelaskan mantan Pj Bupati Bengkalis ini, pelaksanaan RUPS pada tanggal 17 Januari mendatang di gedung Dang Merdu BRK, seluruh pemilik saham akan hadir. Dan Pemprov Riau sebagai pemegang saham terbesar akan mengusulkan nama melalui Gubernur Riau. Para pemegang saham lainnya juga akan menyampaikan apa yang menjadi masukan, untuk perkembangan dan calon pimpinan BRK.

“Tentu pemegang saham seluruh Kabupaten Kota dan juga dari Kepri hadir. Biasanya RUPS, diadakan di Kepri sekarang di sini saja, ada gedung sendiri,” jelas Ahmad Syah. 

Untuk diketahui, proses seleksi pimpinan Bank Riau Kepri sudah dimulai sejak Juli 2019 lalu, setelah Pemprov Riau membentuk panitia seleksi independen.
Keputusan ini diambil pemprov sebagai pemegang saham mayoritas, karena posisi direksi yang sudah lowong karena habisnya masa jabatan sejak Februari 2019 lalu.

Reporter: Nurmadi

Editor : Nandra F Piliang