RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru ikut merasa empati terhadap apa yang tengah terjadi pada karyawan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Diketahui, sudah dua bulan ratusan karyawan angkutan umum itu belum mendapatkan gaji dari pihak terkait.

Meskipun kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang saat ini sedang tidak stabil, menurut dewan, seharusnya Pemko bisa mencari solusi lainnya agar permasalahan tersebut tidak terjadi.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani. Menurut dia, saat ini karyawan tersebut hanya menunggu hak mereka dibayarkan. 

"Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, kalau pengelolaan uang di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) dan OPD terkait dikelola dengan baik," kata Hamdani, Kamis (2/1/2020).

Dirinya pun menegaskan bahwa dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Daerah (Sekda). 

"Itu yang bertanggungjawab Sekda, kedepannya ini tidak boleh terjadi dan kita dari DPRD akan selalu mengawasi tentang penggunaan keuangan," pesan Hamdani.

Disamping itu juga, Politisi PKS sedikit kesal atas sikap Sekda Pekanbaru, M Noer yang lebih memilih untuk pergi ke Papua dibandingkan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi. 

Padahal permasalahan yang sedang diderita oleh ratusan karyawan TMP tersebut adalah tanggung jawab dari Sekda Pekanbaru. "Seharusnya Sekda tetap standby di Pekanbaru, apapun itu alasannya," ujar Hamdani.

Dirinya juga menanggapi permintaan dari sejumlah kalangan warga Kota Pekanbaru yang meminta wali kota untuk mencopot bawahannya itu.

"Jika diambang kekhawatiran, sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan jabatannya itu. Kalau masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Tapi setidaknya ini menjadi pertimbangan bagi wali kota untuk mempertahankan Sekda atau tidak," Hamdani. 

Sumber : HRC/Akmal Prima

Editor : Nandra F Piliang