Eks Direktur Jiwasraya: 10 Tahun Selama Kami Menjabat Tak Pernah Gagal Bayar

Eks Direktur Jiwasraya: 10 Tahun Selama Kami Menjabat Tak Pernah Gagal Bayar

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengaku tidak akan sanggup membayar polis JS Saving Plan milik nasabah senilai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019, setelah pada Oktober 2018 lalu perusahaan sempat melakukan penundaan pembayaran klaim kepada nasabah produk Saving Plan.

Tertundanya pembayaran di 2018 yang berujung pada gagal bayar di 2019 bisa dibilang baru pertama terjadi.

Menurut pengakuan Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, perusahaan tak pernah mengalami gagal bayar sebelumnya. Hary sendiri menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya sejak Januari 2008 dan berakhir di Januari 2018.


"Selama 10 tahun kami menjabat, tidak pernah terjadi yang namanya gagal bayar. Pembayaran terlambat saja tidak pernah terjadi," ungkapnya saat berbincang dengan detikcom di sebuah kafe di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Padahal, lanjut dia, kondisi Jiwasraya kala itu tak jauh beda dengan kondisi Jiwasraya saat ini. Namun, lanjut dia, manajemen kala itu gencar melakukan rapat berkala untuk mengantisipasi kebutuhan dana jangka pendek atas kewajiban yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat.

"Kita setiap bulan bahkan setiap minggu rapat. Berapa yang jatuh tempo minggu depan, berapa yang jatuh tempo bulan depan, bahkan kita antisipasi berapa yang akan jatuh tempo 6 bulan dan seterusnya," kata Hary.

"Lalu kita lihat, keuangan kita cukup nggak? Cadangan cashflow kita cukup nggak? Kalau nggak cukup, apa yang harus kita lakukan? Itu yang setiap minggu kita lakukan sehingga seluruh kewajiban kepada nasabah nggak pernah gagal bayar," sambungnya.

Perihal kondisi gagal bayar terjadi selepas ia tak lagi menjabat, Hary enggan berkomentar banyak. 

"Itu saya nggak mau komentar," tandas dia.    

Sebelumnya, Jokowi menegaskan masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).