RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Ketua Kehormatan Presidium Inter Religious Center (IRC) Indonesia, Din Syamsuddin mengkritik wacana sertifikat menikah tahun depan. Dia mengaku tak setuju jika pernikahan yang sakral terlalu dicampurkan dengan urusan formalitas.

"Sertifikat jangan lah hal-hal yang berdimensi sakral seperti pernikahan terlalu diikat dengan hal formal. Sudahlah hal formalnya, buku nikah. Tapi buku nikah tidak ada arti apa-apa karena hidup berkeluarga itu lebih kepada nilai, substansi. Jangan ditambah-tambah lagi," kata Din di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dia meminta agar pemerintah tidak terlalu memikirkan pernikahan warganya. Menurut Din, pemerintah juga perlu melihat seberapa urgensinya sertifikat nikah di lingkungan masyarakat.

"Hal-hal yang administratif birokratik itu disederhanakan, ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Jangan hal yang tidak perlu itu diada-adakan. Ini kayak nggak ada kerja saja gitu. Kalau saya tidak setuju," tegasnya.

Dia justru setuju jika ada wacana uang pra-nikah. Din menjelaskan masyarakat juga perlu ada bantuan semacam bantuan dana untuk nikah bagi warga yang tidak mampu.

"Yang penting itu, boleh itu (ada wacana) uang pra-nikah itu he-he. Kaya uang pra-kerja he-he. Supaya bisa nikah, dan mungkin biaya nikah diturunkan, sehingga tidak menjadi kendala, boleh jadi ada ya, yang tidak mampu nikah karena biaya," kelakar Din.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berencana menerapkan program kursus atau pembekalan pranikah mulai tahun depan. Ia tak memerinci kapan pastinya program itu diluncurkan.

Sumber : Detikcom

Editor : Rico Mardianto