Kementerian BUMN & Kemenkeu Putar Otak Selamatkan Jiwasraya

Kementerian BUMN & Kemenkeu Putar Otak Selamatkan Jiwasraya

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan asuransi milik negara yang tengah dililit masalah pembayaran polis jatuh tempo, PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan untuk membawa masalah asuransi jiwa pelat merah ini hingga ke bendahara negara.

"Bisa beragam opsinya, kan di undang-undang ada, itu coba dikaji. Itu kan size-nya besar ya perlu kerja sama dengan departemen keuangan [Kementerian Keuangan] ya," kata Kartika di Kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.


Namun demikian, mantan Dirut PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ini masih menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai skema yang akan digunakan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut.

"Jangan dipaksain sekarang, saya masih mikir. Kalau sekarang ditanya percuma belum ada jawabannya. Belum bisa jawabannya," lanjutnya.

Seperti diketahui perusahaan ini mengalami masalah keuangan yang teramat berat, bahkan pihak Jiwasraya kepada parlemen telah menyampaikan bahwa perusahaan membutuhkan likuiditas setidaknya Rp 32,89 triliun. Kebutuhan dana ini diperlukan agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan minimal 120%.

Menteri BUMN Erick Thohir memang berkomitmen memprioritaskan Jiwasraya untuk diselesaikan, bersama dengan BUMN baja yakni PT Krakatau Steel Tbk.

Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu, juga menyoroti kesulitan likuiditas yang dialami perusahaan asuransi jiwa warisan Belanda yang bernama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859 itu. Kondisi likuiditas ini membuat perusahaan menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.

Said Didu menilai, strategi menyelamatkan Jiwasraya tidak cukup hanya meminta BUMN lain menyuntik dana untuk membeli produk Jiwasraya melainkan harus mengundang mitra strategis baru.

"Pendarahannya terlalu tinggi, cari mitra strategis untuk Jiwasraya. Kalau cara konvensional yang dilakukan Bu Rini [Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN periode pertama Jokowi] meminta BUMN lain membeli produk Jiwasraya tidak akan mempan," kata dia menambahkan.**