Jadi Menteri, Relawan Jokowi Ingin Kepastian Prabowo Tidak Ganggu Pemerintah

Jadi Menteri, Relawan Jokowi Ingin Kepastian Prabowo Tidak Ganggu Pemerintah

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan Presiden Joko Widodo telah memanggil pimpinan kelompok relawan untuk membicarakan tentang kemungkinan Partai Gerindra masuk Kabinet Kerja Jilid II.

"Beliau menyampaikan dengan bahasa halus, kemungkinan Gerindra akan masuk," kata Umbas usai syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, di Jakarta, Senin 21 Oktober 2019.

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu tidak terlalu banyak waktu untuk berdialog panjang soal rencana tersebut. Namun, para relawan tidak bisa menyembunyikan kekagetan. Menurut Umbas, usai pertemuan itu, ada kesan kuat para relawan menjadi sedikit gelisah.


"Karena secara psikologis para relawan masih terbawa kerasnya persaingan di pilpres. Agak sulit menerima lawan yang membabi buta di pilpres, kemudian masuk koalisi. Itu yang teman-teman agak sulit menerima," ungkap dia.

Para relawan melihat bahwa belum ada kepastian manfaat politik yang bakal diterima Jokowi bila mengajak Gerindra masuk koalisi.

"Karena kita juga ingin memastikan Pak Jokowi dalam pemerintahan ke depan tidak terjadi hal-hal dimana ada yang memanfaatkan kekuasaan untuk membajak gitu," ucap Umbas.

Kendati demikian, mayoritas kelompok relawan meyakini bahwa Jokowi pasti sudah mempertimbangkan semuanya.

Kalaupun ada kesempatan untuk bertemu lagi, para relawan hanya ingin mendengar alasan lengkap mengapa Gerindra harus diajak masuk ke koalisi.

Selain itu, kelompok relawan ingin kepastian bahwa masuknya Gerindra itu tidak akan memberi ancaman dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam lima tahun mendatang. Sebab, relawan melihat gelagat Prabowo yang ingin masuk kabinet dengan syarat posisi menteri tertentu.

"Soalnya kan kalau dia (Prabowo) bergabung kemudian mengajukan posisi menteri tersendiri, kan menimbulkan tanda tanya," ujarnya.

"Relawan berprinsip, Pak Jokowi yang menjalani dan lebih paham soal susunan kabinet lima tahun ke depan. Tapi jangan sampai keputusan ini berdampak buruk. Namun memang sebagian besar relawan kecewa dengan keputusan itu," pungkas Umbas.**