RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak mempermasalahkan jika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP hanya memberikan makna ideologi dari setiap susunan nomenklatur dan program pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang.

Bagi PDIP, penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif Jokowi selaku presiden. "Dan kami menghormati hak itu," ujar Hasto di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Senin (21/10).

Hasto menuturkan Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kementerian. Jokowi juga memiliki kewenangan untuk menentukan pergerakan kemajuan bangsa ke depan.

Meski memiliki kebebasan, Hasto meyakini Jokowi telah mempertimbangan secara matang sosok menteri yang bakal membantu merealisasikan visi dan misinya.

"Bapak Jokowi tentu saja telah mempertimbangkan dengan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Hasto mengklaim seluruh pimpinan parpol Koalisi Indonesia Kerja menghormati hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Parpol koalisi juga memahami pertimbangan Jokowi dalam mengambil keputusan ketika memperbesar koalisi pemerintah dengan menerima partai di luar koalisi.

"Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," ujar Hasto.

Sebelumnya, Jokowi memanggil Prabowo ke Istana Negara jelang pengumuman kabinet. Dengan mengenakan kemeja putih, Prabowo datang bersama dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku siap membantu Jokowi. Ia berkata Jokowi memintanya mengurus bidang pertahanan. 

 

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Rico Mardianto