Wagub Riau: Banyak Masyarakat Miskin Belum Miliki JKN-KIS

Wagub Riau: Banyak Masyarakat Miskin Belum Miliki JKN-KIS

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan pemerintah provinsi sangat mendukung penambahan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari pemerintah pusat. Menurut Wagub masih banyak masyarakat miskin di Riau yang belum memiliki jaminan JKS-KIN.

Adanya penambahan anggota ini menurut Edy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan.

Namun, kata Edy, penambahan peserta tersebut harus sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui tiap tiga bulan sekali oleh Kementerian Sosial (Kemensos).


"Kami sangat mendukung adanya penambahan jumlah anggota JKN-KIS, apalagi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi juga mesti dipertimbangkan penerima yang layak dan tidak layak, jangan sampai program tidak tepat sasaran," ujarnya saat rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota terkait review iuran budget sharing TA 2020, Senin (21/10/2019) di sebuah hotel di Pekanbaru.

Selain itu, Edy mengatakan, sebagai solusi menangani masalah terkait masih banyaknya masyarakat miskin belum memiliki JKN-KIS adalah dengan mengalokasikan pajak rokok di bidang kesehatan.

"Seyogianya memang dialokasikan ke sana, itu perlu pengkajian ulang demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama," katanya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu Pemprov Riau telah mengadakan pertemuan dengan tim dari BPJS Kesehatan untuk membicarakan kenaikan tarif iuran BPJS. 

Menurut dia, kenaikan iuran BPJS harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Kemarin juga buruh ada yang demo datang ke kantor Gubernur terkait dengan rencana kenaikan iuran ini. Banyak problematika yang kita temui di lapangan. Tentu ini menjadi persoalan kita semua yang harus menjadi perhatian bersama nantinya di awal pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini," kata Wagub.


Reporter: Rico Mardianto