RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyinggung peran perusahaan pelat merah, Perum Perhutani. Hal itu terjadi, saat melakukan pertemuan dengan masyarakat pengelola perhutanan sosial, yang menyoalkan Perhutani kerap tidak bersahabat dengan rakyat. 

Hampir semua petani, mengeluhkan sikap Perhutani. Baik dalam bagi hasil yang dianggap lebih menguntungkan Perhutani hingga soal konflik. Surat keputusan (SK) yang diberikan juga belum bisa dimanfaatkan, karena masih dikuasai Perhutani. 

"Zaman Belanda aja enggak ada sharing 10 persen," kata aktivis lingkungan Sekretariat Bersama (Sekber) Perhutanan Sosial Jawa Siti Fitriyah di Istana Negara, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.

Pada acara pertemuan antara Presiden dengan ratusan petani perhutanan sosial, tampak hadir juga Dirut Perum Perhutani, Denaldy M Mauna. Atas keluhan para petani itu, Jokowi mengingatkan, agar hal ini dicek ke bawah. 

"Pak Dirut tidak, ini sudah zamannya kaya gini, jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya mungkin tidak, tetapi di bawahnya diselesaikan," kata Jokowi dalam sambutannya. 

Jokowi juga mengatakan, jangan sampai Perum Perhutani memeras rakyat para petani ini. Karena, saat ini bukan era kolonial, penjajah lagi. "Jangan sampai, Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial," katanya. 

Apa yang ia katakan itu, menurut Jokowi, bukan hanya karena ia dengar dan mendapat masukkan dari bawahan atau petani perhutanan sosial sendiri. "Saya merasakan kok. Saya merasakan itu," katanya. 

Ditambah lagi dengan keluhan langsung, yang disampaikan oleh para petani. Maka atas persoalan itu, ia akan langsung merapatkan dengan jajaran Perum Perhutani. 

"Saya mau bicara dengan pak dirut plus jajarannya. Karena di bawah yang saya lihat berbeda dengan yang kita bicarakan," ujarnya disambut tepuk tangan. 

Lanjut Jokowi, gesekan-gesekan antara Perhutani dengan masyarakat cukup banyak. Yang terbaru yang diselesaikan, kata dia, antara masyarakat di Riau dengan PTPN. 

"Itu masih ada, terakhir yang saya terima masih ada 528 konflik desa," jelas Jokowi.
 

Sumber : VIVANEWS

Editor : AA Rahman