RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Mencermati penanganan peserta aksi unjuk rasa oleh oknum polisi yang diduga melakukan penembakan menggunakan peluru tajam hingga menelan korban jiwa dari mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo, disikapi serius oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Sunanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Riaumandiri.co, Kamis (26/9/2019) malam ini, menjelaskan, tindakan brutal yang diduga dilakukan oknum aparat Kepolisian terhadap mahasiswa sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI dan  Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa. 

Karena itu, mantan Kornas JPPR ini menegaskan, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, pertama-pertama turut berdukacita yang mendalam atas meninggalnya saudara Randi.

"Kami menilai cara-cara brutal oknum kepolisian tidak akan bisa meredam aksi, justru dapat memicu gelombang aksi yang lebih besar lagi. Kepolisian harusnya belajar dari sejarah," ujar Sunanto.

Selanjutnya, penembakan terhadap Randi akan kami laporkan ke Komnas HAM dan ke Mabes Polri agar diusut tuntas.

"Untuk sementara ini kami menemukan ada pelanggaran prosedur penanganan aksi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa ini. Karena itu kami meminta Kapolri memimpin langsung proses investigasi serta menindak secara tegas oknum kepolisian yang bersikap represif," tegasnya.

"Dan agar situasi ini tidak semakin melebar, sebaiknya Pak Presiden mengeluarkan perppu pembatalan UU KPK, saya pikir itu jalan tengah yang paling mungkin diambil oleh Pak Presiden," harapnya

"Sekarang saya sedang berada di Kendari dan akan memimpin langsung proses pemakaman almarhum Randi. Untuk diketahui saudara Randi merupakan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah," pungkas Sunanto.

Sumber : Rilis

Editor : Nandra F Piliang