SABAK AUH, RIAUMANDIRI.CO-Masyarakat kampung Selat Guntung menilai bantuan bibit padi dan pupuk yang sering disalurkan ke petani di kampungnya tidak tepat sasaran.

Pasalnya lahan yang sebelumnya dikelola menjadi sawah tadah hujan kondisinya tidak memungkinkan bisa dimanfaatkan lagi. Petani padi sering mengalami gagal panen, dan meminta pihak terkait melakukan evaluasi atas program bantuan tersebut.

Hal ini terungkap pada reses anggota DPRD Siak dapil I, Syamsurizal di halaman rumah warga setempat, Sabtu (21/3). Penyampaian aspirasi masyarakat ini dipimpin oleh Penghulu Selat Guntung, Munir dihadiri perangkat desa dan sekitar 60 masyarakat setempat.

Tokoh masyarakat setempat Nizami mengatakan bahwa sawah di kampungnya tidak dapat digarap, karena air masin dari sungai siak masuk dan padi tidak bisa hidup, namun bantuan pupuk terus diberi. Untuk mengoptimalkan lahan yang ada, ia berharap Anggota DPRD yang ada bisa membantu petani agar pemerintah bisa merealisasikan pembangunan tanggul yang diusulkan petani, sehingga air masin dari Sungai Siak tidak masuk ke Sawah.

"Program tidak tepat sasaran, sawah tidak bisa digarap, namun pupuk diberi. Untuk itu ia meminta tanggul agar bisa ditanami sawit," kata Nizami.

Senada disampaikan oleh Penghulu Selat Guntung Munir, ia menjelaskan terdapat 190 haktar lahan di kampunya, namun terletak di hamparan yang terpisah. Melihat dari kondisi alam yang sering kebanjiran saat air pasang, ia meminta pihak terkait melakukan penelitian, apakah masih layak lahan itu diteruskan menjadi sawah, atau harus dikembalikan ke habitatnya.

"Sebelumnya daerah itu merupakan tumbuhan Bakau, kalau memang harus dikembalikan ke habitatnya, tolong bantu masyarakat untuk program tanaman Bakau. Kebutuhan kayu Bakau cukup banyak, bisa untuk arag atau cerocok bangunan," terang Munir.

Munir menegaskan, jika lahan itu belum bisa dikelola untuk sawah, bantuan pupuk jangan disalurkan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan hingga nantinya petani terseret-seret.

"Kadang pembagian pupuk tidak berkoordinasi dengan pemerintah Kampung," kata Munir.

Munir membenarkan sebelumnya bantuan bibit padi dan pupuk diterima petani, namun manfaatnya alakadarnya, yang kita pakai sawah tadah hujan dan tidak tiap tahun musimnya bagus.

Menanggapi usulan itu, Syamsurizal memberi tugas pada penghulu untuk menanyakan status lahan pada pemerintah, BPN atau Bappeda, apakah wilayah sawah tadah hujan itu masuk ke areal perkebunan atau masuk ke areal tanaman pangan/pertanian.

"Jika masuk ke areal pertanian, sebaiknya kita usahakan agar sawah bisa jadi. Kita usahakan tanggul, bendungan tanah keliling agar air sungai tidak masuk ke sawah. Namun jika masuk ke wilayah perkebunan, bisa kita alihkan ke tanaman keras lainnya seperti kayu Bakau," kata Politisi Partai Demokrat ini.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, jadi tidak ada yang mustahil dilakukan untuk peningkatan pengelolaan sawah di tiap kampung. (lam)