Walhi Riau: Pemerintah Lost Control hingga Terjadi Kebakaran Hutan Riau

Walhi Riau: Pemerintah Lost Control hingga Terjadi Kebakaran Hutan Riau

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Riko Kurniawan mengatakan pemerintah terlalu jumawa dalam menangani persoalan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Akibatnya kebakaran yang tiga tahun sudah berhenti kini kembali berulang.

“Ini pemerintah kan seperti jumawa seolah-olah kejadian ini tak terulang sehingga lost control terhadap pemulihan, lost terhadap peneggakkan hukum dan belum menyiapkan mitigasi,” kata Riko, Selasa (17/9/2019), dikutip Okezone.

Seharusnya kata dia, pemerintah harus selalu waspada baik ada atau tidak kebakaran mitigasi harus tetap dilakukan dengan baik.


“Nah PR (pekerjaan rumah) ini harus dijawab di 2020 dan kedepan tidak boleh terjadi lagi. Ini sudah hampir 20 tahun terus berulang kesalahan yang sama,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya belajar dari kesalahan yang lalu, dimana pada saat kebakaran hutan banyak korban yang berjatuhan namun kurang antisipasi. Seperti menyiapkan posko kesehatan, evakuasi warga yang terpapar, serta kebutuhan masyarakat dalam.menghadapi bencana asap.

“Di Riau paradoks kita butuh masker N95 harga di pasaran tiga kali lipat (naik), kalau pun ada uang itu barang terbatas. Oksigen juga dua kali lipat harganya, nah harusnya pemerintah bisa antisipasi. termasuk vitamin agar warga dilayani dengan baik,” tambahnya.

Saat ini menurut Riko, pemerintah tidak siap mengantisipasi hal itu sehingga bantuan yang diberikan tidak maksimal.

“Sekarang masyarakat dibagi masker tapi masker biasa bedah itu enggak bagus padahal yang dibutuhkan masker N95 itu susah sekarang itu di Kota Pekanbaru apalagi di daerah nah pemerintah kan enggak siap,” ungkapnya.

Belum lagi soal anak-anak kecil dan bayi yang terpapar. Seharusnya pemerintah memikirkan hingga sejauh itu dalam memitigasi.

"Kita berharap selain pemulihan gambut penyelamatan korban itu diutamakan. Karena soal itu masih gagap kita.Padahal pemerintah sudah paham dari 2015 tapi implementasinya itu kurang," tutupnya.**