RIAUMANDIRI.COM, Jakarta - Koalisi Kawal Capim KPK mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Peneliti ICW Kurniawa Ramadhana menilai Pansel tidak mampu menyeleksi capim KPK dengan rekam jejak baik.

“Koalisi Kawal Capim KPK mendesak agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel capim KPK karena tidak mampu menjaring capim KPK yang memiliki rekam jejak baik,” ujar peneliti ICW Kurniawa Ramadhana, Selasa (3/9/19).

Kurnia mengatakan, 10 nama yang diserahkan pansel kepada Presiden Jokowi masih terdapat beberapa nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk. Menurutnya, Koalisi Kawal Capim KPK meminta agar Jokowi mencoret nama-nama yang diduga memiliki rekam jejak buruk.

“Presiden harus mencoret nama-nama yang diduga mempunyai persoalan integritas,” kata Kurnia.

Apalagi, dalam pernyataannya Jokowi sempat meminta masukan dari publik mengenai hasil seleksi yang telah dilakukan pansel. Jokowi menyatakan tidak akan buru-buru mengambil keputusan dalam menentukan 10 nama yang akan diserahkan ke Komisi III DPR.

“Presiden juga perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait dengan integritas yang dimiliki oleh capim KPK,” kata Kurnia.

Pansel capim KPK mengumumkan 10 nama terpilih yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Nama itu diumumkan usai pansel melaporkannya ke Jokowi.

“Komposisi profesi satu orang KPK, satu orang polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dua PNS,” ucap Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih.

Yenti mengaku, nama-nama yang keluar tersebut sudah melalui banyak pertimbangan dan masukan masyarakat.

Nama yang lulus pun tidak dikoreksi saat bertemu dengan Jokowi. "Enggak ada istilah koreksi, mungkin sudah sesuai," kata Yenti.

Berikut 10 nama capim KPK yang lolos seleksi:

1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

2. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara

4. Jaksa, Johanis Tanak

5. Advokat, Lili Pintauli Siregar

6. Dosen, Luthfi Jayadi Kurniawan

7. Hakim, Nawawi Pamolango

8. Dosen, Nurul Ghufron

9. PNS Sekretaris Kabinet, Robi Arya

10. PNS Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo

Sumber : merdeka.com

Editor : AA Rahman