Anggaran Dana Desa Naik Jadi Rp400 Triliun

Anggaran Dana Desa Naik Jadi Rp400 Triliun

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk program dana desa yang akan digelontorkan selama lima tahun ke depan.

Anggaran ini meningkat bila dibandingkan Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 yang sebesar Rp257 triliun. Khusus untuk tahun depan, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp75 triliun dari Rp70 triliun pada tahun ini. 

Rencana penambahan anggaran dana desa tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo usai rapat terbatas mengenai pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Rapat tersebut dilangsungkan di Istana Kepresidenan pada Senin (15/7). 


Eko mengatakan presiden sengaja menambah alokasi anggaran program dana desa agar pemerataan ekonomi bisa tercapai, termasuk di pelosok-pelosok desa. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan dana desa agar pemberdayaan bisa diwujudkan, contohnya pembangunan infrastruktur oleh rakyat desa itu sendiri. 

"Karena sesuai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kami harus mengentaskan ribuan desa tertinggal dan dana desa bisa membuktikan itu," imbuh Eko. 

Selain itu, ia mengatakan dana desa diperlukan untuk mengejar target pembentukan 6 ribu desa mandiri pada tahun ini. Sementara, pada awal tahun ini, setidaknya sudah tercipta sekitar 2.700 desa mandiri. 

Ia mengatakan penciptaan desa mandiri itu sebagian besar ada di Pulau Jawa. Setelah itu, diikuti oleh desa-desa di Pulau Kalimantan dan Indonesia bagian timur. 

"Maka, masih ada target sekitar 2.000 desa lagi," katanya. 

Di sisi lain, ia memastikan aliran dana desa yang kian besar tidak akan membebani keuangan negara. Sebab, pemerintah pun akan mendapatkan dampak positif dari penyaluran dana desa tersebut, yaitu hasil pembangunan dan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. 

"Kita sudah lihat impact-nya ke pengurangan stunting dan penurunan jumlah orang miskin. Lalu, BUMDes berhasil, yang bayar pajak lebih besar dari dana desanya dan pemberdayaan SDM," terang dia. 

Eko mengklaim bahwa program ini bahkan dicontoh oleh beberapa negara karena terbukti sukses. Misalnya, Malaysia, Nigeria, hingga Mozambik.