RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (Purn) TNI Doni Monardo meminta Polda Riau menindak tegas pelaku pembakar hutan dan lahan (karhutla). 

Menurut Doni penegakan hukum sangat menentukan dalam mencegah terjadi karhutla. Untuk itu, Polri sebagai elemen penting dalam pencegahan karhutla diharapkan tidak tebang pilih dalam menangkap pelaku pembakar hutan dan lahan.

Doni menyebut tim dari BNPB sudah menghadap Wakapolri, menyampaikan persoalan di lapangan. BNPB minta bantuan 205 personel dari kepolisian bergabung di Satuan Tugas Pencegahan Karhutla. 

"Saya harap jajaran Polda Riau tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun pelaku pembakar lahan. Cari sampai ke akar-akarnya yang jadi penyebabnya," kata Doni usai memimpin apel Siaga Satgas Karhutla, di lapangan Kantor Gubernur Riau, Rabu (10/7/2019).
 
Di lokasi yang sama, Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo mengungkapkan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus karhutla. 

"Sejak Januari hingga kini kita sudah ada 16 kasus dan itu sudah tahap dua semua. Jadi artinya Polda Riau tidak main-main dalam hal penegakan hukum terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan ini," tegasnya.

"Saya harapkan masyarakat dengan adanya pola pencegahan yang disampaikan Kepala BPBD bisa direalisasikan di lapangan," sambung Kapolda.

Dia menambahkan, Polri tidak tebang pilih dalam membidik pelaku pembakar lahan, apakah itu dari oknum TNI ataupun Polri akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku.

"Saya rasa di muka hukum semua sama, kalau ada terdapat oknum TNI atau oknum Polri terlibat di dalamnya tentu kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan jalurnya," sebut Kapolda.

Sebagai informasi, turut hadir pada apel tersebut yaitu Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, unsur Forkopimda, anggota DPRD Riau, perwakilan dari perusahaan, Indah Kiat, RAPP, aparat TNI/Polri, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya.

Reporter: Rico Mardianto

Editor : Nandra F Piliang