RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Sempena HUT Kota Pekanbaru yang jatuh pada Minggu (23/6/2019), World Resources Institute (WRI) Indonesia bekerjasama dengan kolektif pelatihan fotografi Arkademy, dan Green Radio menggelar diskusi foto di Perpustakaan Soeman H.S Pekanbaru dengan tema 'Tentang Tanah: Memotret Isu Lahan di Riau'.

Diskusi ini mempersembahkan esai-esai foto oleh sembilam fotografer di Pekanbaru yang menyoroti dampak pengelolaan lahan dalam kehidupan sehari-hari. Foto-foto tersebut merupakan hasil lokakarya fotografi yang merupakan bagian dari kampanye #IniTanahKita.

Cerita-cerita yang diangkat dalam foto yakni potret seputaran Kota Pekanbaru dan wilayah Riau lainnya. Foto yang ditampilkan khusus bagaimana isu lahan terus berdampak dalam keseharian masyarakat, mulai dari cerita Kota Tua Pekanbaru, nasib bangunan-bangunan di atas lahan sengketa hingga kisah-kisah pribadi masyarakat. Salah satunya potret seorang bapak yang kehidupan kesehariannya bergantung pada hutan sebagai kuli angkut kayu.

"Isu pengelolaan lahan sering dianggap sebagai isu teknis atau sebatas maslaah kebijakan, padahal seperti kita lihat melalui foto-foto ini, ada dampak langsung pada komunitas-komunitas lokal. Melalui lokakarya ini, peserta dibekali dengan materi teori dan praktik bagaimana menggunakan medium fotografi tersebut untuk mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan di sekitar mereka," ungkap Ben Laksana, salah satu mentor lokarkarya Arkademy.

Selain tentang hutan, pengelolaan lahan juga penting dalam konteks perkotaan, terutama mengingat sejarah 235 tahun Kota Pekanbaru. Bayu Made Winata, memotret kisah Kota Tua Pekanbaru.

"Saya mencerita tentang kota yang akan hilang. Kota Tua Pekanbaru perlahan tergerus oleh waktu dan ketidakpedulian masyarakat serta pemerintah. Saya mengangkat cerita ini karena merasa jejak sejarah adalah identitas kota. Identitas ini apabila tidak diakui dan dirawat, tentu akan mati perlahan," ujar pria 32 tahun ini.

Sesi diskusi tidak hanya mengangkat permasalahan, namun juga solusi menuju kebijakan lahan yang lebih adil dan lestari melalui partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah lahan adalah melalui kebijakan Satu Peta, yakni Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta.

"Kebijakan satu peta yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menghasilkan informasi geospasial tematik yang terintegrasi yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan bagi semua pemangku kepentingan," papar Kepala Pusat Pemataan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Dra. Lein Rosalina, salah satu pembicara dalam sesi diskusi.

Manager Regional Riau WRI Indonesia, Ratna Akiefnawati menambahkan, pihaknya percaya bahwa kebijakan pengelolaan lahan yang lebih adil dan lestari harus inklusif dalam melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan.

"Untuk itu dibutuhkan data yang akurat dan transparan untuk menyelesaikan konflik lahan hingga ke akar-akarnya, dan untuk mengelola tata laksana penggunaan lahan di Riu dan Indonesia secara keseluruhan," ujarnya.

Reporter: Nandra F Piliang

Editor : Nandra F Piliang