RIAUMANDIRI.CO, MERANTI - Waki Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim dan jajaran menggelar pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjen TNI Yasid Sulistya dan rombongan, di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (18/6/2019).

Dalam kegiatan yang memang dinanti oleh Pemkab Meranti untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah ke level nasional itu, Wabup berharap ada kebijakan pusat untuk membangun pulau terluar di Meranti.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Asisten I Setdaprov Riau H Ahmad Syah Harrofie, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis, Kajari Meranti Budi Rahardjo, anggota Tim Kemenko Polhukam RI Kolonel TNI Sugeng, Pabung Kodim Bengkalis Mayor TNI P. Girsang, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Kepala BPN Meranti Budi, Kepala Imigrasi Meranti, perwakilan Polres Meranti, jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Meranti, para camat se-Kabupaten Meranti, perwakilan kabupaten/kota wilayah perbatasan di Riau dan lainnya.

Dalam kegiatan rapat intern yang difokuskan pada pengelolaan pulau kecil terluar di wilayah Kepulauan Meranti ini, Wakil Bupati Said Hasyim mengaku, sangat menanti-nantikan pertemuan tersebut dalam rangka mengekspos secara nasional terkait berbagai masalah yang dihadapi Meranti, khususnya di pulau terluar dan termiskin di Provinsi Riau itu.

Secara singkat di hadapan Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam Brigjen TNI Yasid Sulistya, Wakil Bupati menjelaskan kondisi geografis Meranti yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, salah satu pusat lalu lintas laut tersibuk di dunia yang dilewati sedikitnya 500 kapal per hari. 

"Meranti memiliki potensi perkebunan yang besar mulai dari sagu, kelapa, kopi, karet dan lainnya. Dahulunya di tahun 60-an Meranti merupakan daerah perdagangan yang sangat maju dengan masyarakat yang hidup sejahtera," beber Wabup. 

Namun di tengah posisi geografis Meranti yang strategis dengan segala potensi yang dimilki Meranti saat ini justru menjadi salah satu daerah termiskin di Provinsi Riau, yang salah satunya masalah masih kurangnya perhatian pusat baik dalam segi dukungan pembangunan infrastruktur hingga kebijakan pusat terkait perdagangan lintas batas.

"Kami melihat Papua, Kalimantan sangat mendapat perhatian dari pusat, tapi untuk Riau belum ada kebijakan besar dari Pemerintah Pusat. Semoga ke depan ada kebijakan pemerintah yang signifikan untuk membangun pulau-pulau terluar di Riau terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelasnya.

Setelah mendegar berbagai masukan dari Wakil Bupati dan pemaparan dari Kepala Bappeda Meranti terkait penanggulangan abrasi, Yasid Sulistya mengaku tugas Kemenko Polhukam salah satunya adalah pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia, baik dari segi menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupul dalam menjaga lingkungan hidup.

Untuk itu, Yasid Sulistya akan meminta timnya untuk melakukan pendataan terkait apa saja masalah yang dihadapi dan dibutuhkan daerah perbatasan, termasuk Meranti untuk dicarikan solusinya. 

Sumber : Humas Pemkab Meranti

Editor : Moralis