Demokrat Pekanbaru Tolak Gelar KLB

Demokrat Pekanbaru Tolak Gelar KLB

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Partai Demokrat Kota Pekanbaru menolak desakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang disampaikan Presidium Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) yang terdiri dari politisi senior partai tersebut.

Sebelumnya GMPPD menilai KLB Demokrat bisa menyelamatkan nasib partai sebab terjadi penurunan prestasi partai sejak Pileg 2009 hingga 2019.

Ketua DPD Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, sampai saat ini tidak ada masalah yang berarti di Partai Demomrat, baik di tingkat pusat maupun daerah.


"Pada pemilu dan pilpres 2019, Partai Demokrat pada posisi yang tidak diuntungkan. Tetapi kepemimpinan Pak SBY mampu menaikkan spirit pengurus dan kader," tegas Agung, Jumat (14/6/2019).

Pria yang berhasil duduk di DPRD Riau pada Pileg 2019 ini mengatakan, bukti naiknya semangat kader dan kepercayaan masyarakat adalah, suara dan kursi Partai Demokrat di Kota Pekanbaru meningkat.

"Jadi, Partai Demokrat Kota Pekanbaru menegaskan menolak gerakan-gerakan semacam ini, tetapi mendukung konsolidasi untuk menyambut kebangkitan dan kemenangan pada event-event pilkada dalam waktu dekat," tukasnya.

Lebih lanjut, Agung Nugroho mengingatkan siapapun untuk tidak mencoba- coba mengganggu dan merusak Partai Demokrat, dan pihaknya siap untuk melawannya

Untuk diketahui, Presidium Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) mendorong partai berlambang Mercy itu untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). GMPPD menuntut penyelenggaraan KLB Demokrat paling lambat 9 September 2019.

Sebagai informasi, sejumlah politikus senior Demokrat tergabung di GMPPD, antara lain Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yahya.

"Kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa," ucap Anggota GMPPD Max Sopacua ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Max meyakini KLB Demokrat bisa menyelamatkan nasib partai. Sebab, terjadi penurunan prestasi partai sejak Pileg diselenggarakan dari 2009 hingga 2019.



Tags CPNS