RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyinggung soal rezim korup saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sandiaga menyebut saat ini kasus korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan.

"Ya kalau kita lihat dari jumlah kasus korupsi yang terus diungkap dan memprihatinkan ya. Ini merupakan kalau kata Pak Kwik Kian Gie bilang sudah stadium 4 korupsi di Indonesia ini," kata Sandiaga kepada wartawan di Jl Cikupa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Sandiaga menyebut salah satu masalah korupsi berada di sektor pangan. Dia menyinggung kasus korupsi distribusi pupuk yang diduga untuk membeli suara pemilih. Kasus dugaan korupsi distribusi pupuk tersebut menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

"Misalnya kemarin di pupuk diungkapkan bahwa distribusi pupuk dikorupsi juga. Hasil korupsinya digunakan untuk membeli suara dan ini sangat memprihatinkan," tutur dia.

Sandiaga menilai penyataan dari Bambang Widjojanto soal rezim korup itu merupakan bentuk kekhawatiran dari masyarakat. Karena itu, Sandiaga menegaskan perilaku korupsi itu harus diperangi dan itu merupakan tanggung jawab semua warga negara.

"Kita ingin korupsi di bumi Indonesia kita perangi sampai akar-akarnya. Karena ini bukan kerja satu dua orang tapi ini kerja monumental kolosal untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi, baik bidang politik usaha, pangan, dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, BW berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim korup. BW bersama tim hukum Prabowo menggugat hasil Pilpres karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Sumber : Detikcom

Editor : Nandra F Piliang