Pengusaha Nasional Sebut Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Tak Jelas Arahnya

Pengusaha Nasional Sebut Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Tak Jelas Arahnya

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengusaha Nasional Erwin Aksa menyebut pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jelas arahnya. Imbasnya, hal ini menimpa pengusaha yang terlibat di dalamnya.

Dia mencontohkan pada bisnis jalan tol. Erwin yang kini tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional (APN) tersebut bilang rencana pembangunan jalan tol di Indonesia saat ini tak menjamin keuntungan bagi para pengusaha.

"Pak Rizal (Rizal Ramli) membangun 4 section jalan tol. Setelah itu saya bilang tidak mau lagi bangun jalan tol. Tidak jelas. Karena ketika kita bangun jalan tol, pemerintah bangun juga jalan arteri di sebelahnya. Bagaimana mau jalan untung? Kan pasti rakyat maunya yang gratis, dari pada masuk tol," katanya dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Senin (8/4/2019).


Sama halnya dengan listrik. Dia bilang kerap terjadi perubahan dalam proses tender yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian bagi pengusaha. 

"Saya berhasil ekspansi. Dari 1, 2 jadi 3, 4. Tapi berubah lagi peraturannya, PLN harus ikut jadi pemegang saham. Dan tidak setop modal. Jadi swastanya harus bantu equity-nya. Di-carry dulu, digendong dulu equity nya. Jadi sampai hari ini tidak ada satu pun IPP yang jalan. Jadi akhirnya BUMN lagi yang kerja sendiri," ungkapnya.

Erwin juga mencontohkan pada beberapa tender proyek di Pertamina yang diikutinya. 

"Sudah selesai di ujung malah dibatalin. Saya tanya kenapa? Katanya mau kerja sendiri. Nah sampai hari ini proyek itu tidak jalan-jalan," katanya. 

Erwin bilang negara pada akhirnya mengalami kerugian dengan tak terlaksananya pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Misalnya, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling tinggi dalam mengimpor LPG. Hal ini menurut dia seharusnya dapat diatasi jika pemerintah lebih serius dalam menggandeng swasta menggarap proyek LPG yang dia maksud.

"Artinya apa, memang ada distress kepada pemerintah termasuk kepada BUMN oleh pelaku usaha. Kegelisahan-kegelisahan ini sangat luar biasa besarnya," kata Erwin.