JAKARTA (HR)-Guna memaksimalkan produksi pangan, Bupati Siak H Syamsuar didampingi Kadis BMP Irving Kahar menghadap ke Kementerian Pekerjaan Umum RI di Jakarta, Selasa (16/12).

Kedatangan rombongan Bupati H Syamsuar disambut Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi, serta Direktur Bina Program Widianto, Kementrian PU RI di Gedung Direktorat SDA, Kementerian PU.
Pada pertemuan ini Bupati Siak H Syamsuar meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU RI dalam meningkatkan fungsi infrastruktur jaringan pengairan untuk segera dilakukan rehabilitasi.
"Kita mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk dapat melakukan rehabilitasi fungsi pengairan ini. Karena bagaimanapun DIR Siak Kiri ini awalnya dibangun oleh dana APBN melalui program ISDP," ungkap Syamsuar.
Dalam kesempatan ini Bupati Siak secara khusus menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan di kabupaten Siak. Persoalan infrastruktur ini difokuskan pada irigasi di kawasan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Siak Kiri Paket B,C,D. DIR Siak Kiri ini masih mengalami fase kekeringan dikarenakan lahan yang bergantung pada aliran sungai siak. Sementara pasang tertinggi tidak dapat mengairi aliran persawahan. Beberapa solusi yang dilakukan pemerintah daerah masih memrlukan perhatian dan kerjasama pemerintah pusat.
Akibatanya produksi menurun, bhkan luas tanam juga masih rendah. Diakui Syamsuar minat petani untuk menanam padi semakin menurun dan timbulnya persoalan alih fungsi lahan. "Jika irigasi bagus, kita bisa tingkatkan produksi, misalnya dari IP 200, jadi IP 300. Begitu juga dengan luas tanam kita. Ini sudah jadi komitmen kita dengan petani, jika memang kita bisa tingkatkan sistem irigasi yang ada," tutur Syamsuar.
Menurut Bupati, pengelolaan ini diharapkan dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus yang merupakan perimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. Namun demikian upaya ini masih terganjal dengan kebijakan fiskal mengingat kemampuan APBD Siak yang cukup tinggi. "Meskipun demikian, tetapi APBD kita juga dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan lainnya. Maka kita harapkan hal ini dapat dibangun oleh pemerintah pusat," tambah Syamsuar.
Dirjen Sumber Daya Air Ir Mudjiadi MSc saat bertemu Bupati Siak mengungkapkan dukungannya terhadap program yang diajukan dan secara langsung akan menggesa pembangunan yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Sementara itu Direktur Bina Program Widianto, Kementrian PU RI juga mengatakan bahwa DIR Siak kiri sudah masuk dalam program regular Kementrian PU. "Siak kiri sudah masuk pada kegiatan reguler kita, dan dengan adanya usulan ini bisa kita tambahkan melalui APBNP," jelas nya.
Kabupaten Siak adalah salah satu sentra produksi pangan di provinsi Riau yang memiliki luas lahan potensial mencapai 16.798 Ha, sementara luas fungsional mencapai 12.541 Ha dan luas tanam 6.201 Ha. Dari luas tersebut, 5.476 Ha diantaranya merupakan luas fungsional yang ada di kecamatan Bungaraya, atau yang dikenal dengan  Daerah Irigasi Rawa Siak Kiri Paket B,C,D. Sementara luas tanam di kecmatan itu sendiri hanya berkisar 3.341 Ha dengan luas panen pada tahun 2013 sekitar 3.050 Ha. Catatan penting kata Bupati adalah luas tanam dan luas panen padi petani yang masih jauh dari luas fungsional. “Ini juga dikarenakan fungsi infrastruktur yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan,” ungkap nya.
Sementara untuk menangkal alih fungsi lahan, pemkab Siak sendiri telah menerbitkan Perda lahan pangan yakni Perda No 2 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Beberapa catatan penting lainnya yang disampaikan Bupati Siak adalah menyampaikan usulan anggaran untuk kebutuhan pengembangan dan pengelolaan kebutuhan air baku di kabupaten Siak. Saat ini masih ada 4 kecamatan di kabupaten Siak yang belum memiliki infrastruktur. Yakni Sabak Auh, Pusako, Lubuk Dalam & Kerinci Kanan.(adv/hms)