Fahri Hamzah Desak Pemerintah Tuntaskan Dana Bantuan Korban Gempa NTB

Fahri Hamzah Desak Pemerintah Tuntaskan Dana Bantuan Korban Gempa NTB

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak Pemerintah untuk segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi korban gempa beberapa waktu. Dia menganggap bahwa masyarakat NTB hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat.

"Pemerintah perlu memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah masyarakat dapat segera diselesaikan," kata Fahri usai memimpin Tim Pengawas Bencana DPR dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta (13/3/2019).

“Rapat pengawasan ini untuk memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda, belum mendapat bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan dan sebagainya,” kata Fahri.


Fahri menginginkan agar pemerintah dapat concern terahadap permasalahan ini, terlebih masalah pembiayaan ini sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018 lalu. Selain itu tujuannya mengundang Pemda dengan harapan lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.

“Setelah ini pemda pulang ke daerah ditanya oleh masyarakat nanti bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini kan nominalnya juga tidak terlalu banyak. Paling banyak kan uangnya cuma Rp1,4 triliun sisanya itu.

Sudahlah suruh cairkan saja. Ini kan kalau ada gempa gini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara prosedur,” tegas Fahri.

Fahri juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan (Bank) selain BRI dan meminta agar Bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi karena hanya memperlambat prosedur saja. “Kalau bank itu langsung saja kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan lagi ke BRI saja, suruh transfer di NTB itu pakai bank lain. Kan bank bumn banyak juga supaya dapat mempercepat
ini,” tukas Fahri.

Reporter: Syafril Amir