RIAUMANDIRI.CO, KARANGANYAR - Capres Prabowo Subianto mengaku siap mengembalikan ratusan ribu hektare lahan hak guna usaha (HGU) yang ia kelola. Badan Pemenangan Nasional (BPN) juga meminta pemilik lahan besar lainnya melakukan hal yang sama.

"Surat izinnya sudah ada. Kalau Pak Prabowo, negara minta dikembalikan ya akan dikembalikan. Tapi yang lainnya juga dikembalikan dong. Ada yang (punya) jutaan," kata Ketua BPN Djoko Santoso. 

Hal itu disampaikan Djoko usai menghadiri deklarasi relawan Jaringan Nasional Garda Depan (Jagad) di Karanganyar, Sabtu (23/2/2019). Dia juga mengatakan tidak ada permasalahan dengan kepemilikan lahan Prabowo.

Juru bicara BPN, Ferry Juliantono yang turut mendampingi, membenarkan pernyataan Djoko Santoso. Bahkan persoalan lahan ini sudah diluruskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Hutan tanaman industri ada masa berlakunya. Ketika selesai, perusahaan yang memiliki hak tersebut akan mengembalikan. Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman dan Pak JK sudah menjawab itu," ujarnya.

Ferry malah menyebut ada pihak-pihak lain yang memiliki lahan besar namun tidak berizin. Kondisi tersebut, kata dia, terjadi di era Presiden Joko Widodo.

"Yang tidak ada izinnya itu Meikarta, reklamasi pantai utara. Itu tidak ada izinnya. Itu keluarnya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Itu jangan pura-pura nggak ngerti lho itu," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam debat, Prabowo mengaku rela andai negara hendak mengambil tanah tersebut. Namun, menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut dikelola dirinya. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

"Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot," tegas Prabowo.

Sumber : BBS/Detik

Editor : Nandra F Piliang