KPU Klaim Surat Suara Pemilu tidak Bisa Dipalsukan, Ini Alasannya

Ahad, 20 Januari 2019 - 21:36 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) saat melihat langsung proses pencetakan surat suara di PT Temprina Media Grafika

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, surat suara Pemilu 2019 tidak bisa dipalsukan. KPU menggunakan pengaman internal dan eksternal untuk lima jenis surat suara.

"Insya Allah tidak ada peluang bagi surat suara palsu masuk dalam proses pemilu," ujar Pramono ketika dikonfirmasi, Ahad (20/1/2019).

Sebab, lanjut dia, ada dua macam pengamanan yang dilakukan oleh KPU. Pertama, dari sisi material kertasnya diberi mikroteks.

"Menggunakan mikroteks (untuk pengamanan). Mikroteks itu banyak jenisnya. Misalnya yang dipakai dalam pencetakan uang itu hanya salah satu saja," jelasnya.

Kedua, pengamanan dari sisi prosedurnya. Prosedur ini meliputi tenaga ahli untuk mengontrol kualitas surat suara yang dicetak, penyortiran oleh KPU, pengawasan Bawaslu dan pengamanan secara ketat oleh kepolisian.

Lebih lanjut Pramono memaparkan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan produksi dan distribusi surat suara sekitar 60 hari. Nantinya, distribusi surat suara ini diprioritaskan ke daerah dengan kondisi geografis yang sulit.

"Diharapkan pada pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, masih cukup waktu utk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU Kab/Kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS," katanya.

Selain itu, dalam keadaan tertentu, proses produksi masih bisa dipercepat, yakni dengan menambah jam kerja. Saat ini setiap pabrik melakukan produksi surat suara selama 16 jam per hari. Dan semua pabrik sudah berkomitmen, jika terjadi hal-hal darurat, mereka durasi produksi masih bisa ditingkatkan menjadi 20 jam per hari.

Sementara itu, Staf Operasi (SOPS) Mabes Polri AKBP Gusti Maychandra, mengatakan pihaknya menerjunkan sejumlah personel untuk mengamankan proses pencetakan surat suara di lokasi percetakan logistik pemilu tersebut. Ada dua hingga lima personel yang ditugaskan untuk mengamankan satu lokasi percetakan.

"Di tempat percetakan, Polri ada di sana untuk mengamankan selama 1x24 jam. Jumlah personel yang diturunkan sekitar dua hingga lima personel. Bersama-sama dengan tim quality control dan tim kontrol dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta selama 1x24 jam kami amankan lokasi percetakan," ujar Gusti kepada wartawan di Gedung Percetakan Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Ahad.

Meski demikian, menurut dia tidak ada lokasi percetakan yang berada di daerah dengan kerawanan tinggi. Sebab, secara internal baik polri, KPU dan Bawaslu telah mengamankan proses pencetakan surat suara untuk pemilu ini. Pengaman untuk 24 jam akan berlangsung terus selama 60 hari produksi dan distribusi surat suara.

Sementara saat disinggung tentang pengamanan distribusi, Chandra menuturkan tetap akan melakukan pengamanan hingga sampai ke lokasi penyimpanan. "Semua tetap sama, pasti akan kami amankan. Tentunya kita akan berkoordinasi ke KPU, apakah diminta atau tidak diminta tentunya kita mengawal smpai ke penyimpanan," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya secara resmi memulai pencetakan perdana lima jenis surat suara untuk Pemilu 2019. Pelaksanaan pencetakan ini dilakukan secara serentak di tiga tempat, yakni Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Menurut Ilham, ada enam perusahaan yang sudah disepakati memproduksi surat suara pemilu. "Enam perusahaan ini masing-masing memiliki konsorsium (kumpulan perusahaan) yang bersama-sama melakukan produksi surat suara untuk seluruh Indonesia," tutur Ilham.

Berikut ini data enam perusahaan produsen surat suara beserta dengan jumlah surat suara yang diproduksi :

1. PT Aksara Grafika Pratama (DKI Jakarta)

68.176.374 lembar surat suara (7,25 persen).

2. PT Balai Pustaka (DKI Jakarta)

139.894.529 lembar surat suara (14,88 persen).

3. PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur)

255.019.544 lembar surat suara (27,13 persen).

4. PT Gramedia (DKI Jakarta)

292.019.984 lembar surat suara (31,07 persen).

5. PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan)

77.054.270 lembar surat suara (8,20 persen).

6. PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur)