Karena Pilpres, UN Tingkat SMA/SMK Sederajat Dipercepat
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menerima jadwal percepatan Ujian Nasional (UN), untuk tingkat SMA/SMK, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedianya UN akan dilaksanakan pada akhir April 2019, dipercepat jadi akhir Maret dan awal April.
Kepala Dinas Pendidikan Proginsi Riau, Rudyanto mengatakan percepatan UN pada tahun ini dikarenakan adanya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pileg pada 17 April 2019. Karena itulah pelaksanaan UN dipercepat dari jadwal sebelumnya.
"Biasanya UN dilaksanakan akhir April, tapi karena ada pemilu dipercepat dadi akhir Maret sampai awal April. Jadi, sebelum pemilu pelaksanan UN sudah selesai. Dan Kemenendikbud telah mengeluarkan jadwal UN untuk tingkat SMA/SMK sederajat,” ujar Rudiyanto kepada Riaumandiri.co, Selasa (8/1/2019).
Dijelaskan Rudi, pelaksanaan UN SMA/SMK berbeda jadwal. UN SMK/MAK dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 25-28 Maret 2019. Sedangkan UN SMA/MA selama empat hari, yakni tanggal 1,2,4, dan 8 April 2019.
"Jadi jadwal sudah ada, kalau untuk ujian susulan SMA/MA dan SMK/MAK sederajat dilaksanakan selama dua hari pada 15-16 April 2019," kata Rudi.
Dikatakan mantan Pj Bupati Indragiri Hilir ini, untuk persiapan tahapan UN 2019, saat ini pihaknya tengah mendata peserta ujian atau Data Nominasi Sementara (DNS) dari sekolah. Dia mengimbau kabupaten/kota yang belum menyerahkan data lengkap siswa yang akan ikut UN segera menyerahkannya.
"Jangan sampai terjadi keterlambatan nama siswa yang akan ikut UN. Saat ini masih ada kabupaten/kota yang belum menyerahkan DNS, tiga daerah itu Pekanbaru ada 2 sekolah, Kampar 14 sekolah, dan Bengkalis 4 sekolah," ungkapnya.
"Kita targetkan pertengahan Januari DNS sudah selesai. Setelah itu baru persiapan Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN, lalu kita lakukan verifikasi data itu. Tapi masih ada juga daerah yang belum menyelesaikan daftar pelajar yang akan ikut UN, jangan diperlambat,” tegas pria kelahiran Indragiri Hulu ini.
"Tiga daerah ini dikarenakan persoalan data di pusat. Misalnya siswa itu di sekolah sudah dikeluarkan karena bermasalah, tapi di pusat masih tercantum namanya sebagai peserta UN, untuk itu kita minta sekolah yang belum ini segera serahkan data siswanya yang akan ikut UN," tambah Rudi.
Reporter: Nurmadi
