RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sempat mencuat sebelum ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Maju-mundur rencana kenaikan BBM ini disebut semata-mata karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat mempertimbangkan suara rakyat. 

Namun, ada pula kalangan yang menilai soal kebijakan Jokowi ini terlalu politis. Hal tersebut dijelaskan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana.

"Kita juga memahami kalau pemerintah itu masih ragu-ragu dengan keputusannya dan yang jelas ini keputusan politik mungkin akan mendominasi di dalam pertimbangan ekonomi," jelasnya kepada detikFinance, Kamis (11/10/2018). 

Ia menjelaskan, pihaknya melihat permasalahan yang dihadapi Indonesia tidak bisa hanya mempertimbangkan mengenai hal politis. Namun, pemerintah juga harus lebih memperhatikan mengenai dampak ekonomi dari kebijakan penundaan kenaikan harga.

"Jadi sebenarnya yang kami inginkan bukan soal kepentingan politis ya. Tapi pertimbangan ekonomi seharusnya lebih penting ya ini kan masalah yang cukup besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk menunda kenaikan Premium bisa langsung berdampak pada permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi. Misalnya mengenai pelemahan rupiah yang saat ini terus tergerus oleh menguatnya Dolar AS.

"Ini kan berkaitan langsung dengan pelemahan rupiah, ada dua opsi untuk mengatasi itu salah satu opsinya yaitu adalah untuk menaikkan harga bahan bakar. Jadi ini pertimbangan politisnya lebih mengemuka dibandingkan kepentingan perkembangan ekonomi," jelasnya.

Danang menjelaskan dengan adanya kebijakan mengenai penundaan kenaikan harga premium, para pengusaha tidak terdampak langsung dari adanya kebijakan tersebut.

"Tapi pada dasarnya buat pelaku usaha nggak ada masalah, karena kan pelaku usaha ini bukan terdampak pada premiumnya sebenarnya" katanya. 
 

Editor : Rico Mardianto