RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Sumber dana yang diperoleh kandidat calon dalam Pemilu 2019, baik pileg maupun pilpres harus jelas dan bisa diaudit, apakah itu sumbangan dari pengusaha atau perusahaan dan perorangan. 

"Semua harus bisa diaudit agar tidak memicu potensi korupsi di masa mendatang," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk 'Keuangan Politik dalam Pemilu, Bagaimana Menghindari Dana Haram?',  di Media Center DPR, Kamis (4/10/2018) .

Fahri menegaskan bahwa keuangan dan pembiayaan politik itu harus bersih dan jelas dari awal dan bisa diawasi oleh publik. Hal ini penting agar nantinya pemimpin yang terpilih tidak lakukan politik utang budi terhadap para pihak yang memberikan sumbangan.

"Masih ada waktu untuk menciptakan pemilu kredibel. Ini menjadi tugas besar bagi KPU dan Bawaslu. Kita punya waktu untuk wujudkan pemilu kredibel. Sekarang menuju pilpres dan pileg ada tujuh bulan,” tutur Fahri. 
 
Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron (Demokrat) yang mengatakan bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama dan diperlukan strategi baru terkait kebutuhan anggaran di lapangan. Karena ia menyoroti bahwa ajang pemilu serentak menimbulkan pragmatisme di masyarakat.

“Harus ada strategi baru terkait kebutuhan anggaran di lapangan. Ini jadi efek negatif. Pilkada serentak marak dengan permainan pragmatisme yang tak bisa dihindarkan, baik pilpres dan pileg. Jadi butuh energi cukup untuk bertarung. Suasananya beda. Kalau datang ke kampung, yang dibicarakan capres cawapres. Ini butuh energi tambahan,” ungkap Herman.

 Anggota Komisi XI Johnny G Plate (Nasdem) menuturkan bahwa saat ini tidak ada kontrol parpol bagi caleg yang kampanye. Menurutnya, saat ini tidak ada pihak yang tau secara detail berapa biaya kampanye di Indonesia. Sehingga ketidaktahuan ini yang memicu betapa besar biaya pemilu di Indonesia. 

“Yang ada adalah hanya laporan administratif. Harus sesuai prinsip akuntansi. Saya setuju bahwa kita harus mulai dari gagasan besar dulu,” ucap Johnny. 

Diketahui, pembiayaan politik masih menjadi diskusi umum yang terjadi di masyarakat. Perlu adanya pengawasan yang tegas agar pemilu 2019 berlangsung secara fair dan bersih dari upaya politik uang agar menghasilkan pemimpin berkualitas.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto