RIAUMANDIRI.CO, TEMBILAHAN - Lambannya finalisasi pembahasan rasionalisasi sangat berdampak terhadap kegiatan di lapangan. Mengingat, 2018 sudah di penghujung tahun.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Bahkan lambatnya finalisasi pembahasan rasionalisasi dituding sengaja dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) mengulur waktu agar kegiatan fisik tidak ada yang berjalan.

"Kegiatan belum ada yang jalan, tapi rata-rata dana monitoring Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah habis. Apa yg dimonitoring sementara kegiatan fisik tidak ada yang berjalan?," jelas Politisi Demokrat Muhammad Sabit kepada Riaumandiri.co, Rabu (29/08/2018).

Selain itu juga sabit menuding, Pemda sengaja mengulur waktu, apalagi menurutnya setiap kali rasionalisasi, kegiatan fisik yang menyentuh kepentingan masyarakat yang dipangkas, tetapi belanja barang dan jasa untuk kepentingan aparatur tidak dipangkas," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan kepala daerah seharusnya bisa menjawab dukungan masyarakat ketika pilkada lalu dengan kinerja yang lebih baik pada tahun ini.

"Seharusnya kepala daerah mampu memperlihatkan kinerja yang lebih baik, agar masyarakat tidak terkesan salah pilih pemimpin pada pilkada lalu," tambahnya.

Pada waktu rapat penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2019-2024 di kantor Bappeda belum lama ini, Sabit menyebutkan, H.M Wardan sempat mengatakan bahwa priode pertama pemerintahannya belum cukup memuaskan sebenarnya tapi syukurlah katanya bahwa masyarakat Inhil tetap memberikan kepercayaan dan dukungan yang besar dalam pilkada untuk melanjutkan Pembangunan Inhil 5 tahun ke depan

"Seharusnya itu dijadikan spirit baru untuk meluruskan arah kebijakan pembangunan daerah Inhil ke arah yang lebih baik lagi," cetus pria berdarah Bugis ini.

Bahkan Sabit mengingatkan, kalau begini terus kita khawatir kepemimpinan H.M Wardan selama 10 tahun nantinya akan berjalan di tempat, hanya manis dalam pemberitaan, tapi pahit dalam kenyataaan.

"H.M Wardan akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan daerah kepada masyarakat,  makannya harus hati-hati memilih pembantu atau kepala OPD yang bisa bekerja untuk mewujudkan visi-misinya," ungkapnya kecewa. 

Reporter: Herman

Editor : Rico Mardianto