138 PKL Digusur, DPRD Pekanbaru Akan Panggil Dinas Terkait

138 PKL Digusur, DPRD Pekanbaru Akan Panggil Dinas Terkait

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga mengagendakan pemanggilan Dinas Perhubungan dan Disperindag setempat untuk meminta klarifikasi terkait penggusuran 138 pedagang kaki lima (PKL) dari terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS).

"Kita akan pertanyakan apa alasan PKL dipindahkan, berarti ada yang ingin memanfaatkan itu, jangan korbankan lagi pedagang, kasihan mereka," Jhon Romi Sinaga di Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018).

Jhon Romi Sinaga menjelaskan wacana pemanggilan akan dikoordinasikan dengan komisi IV DPRD  Pekanbaru secepatnya. "Kita tunggu juga pejabat terkait kembali dari China," ujar Jhon.


Menurut Jhon perwakilan PKL yang kena gusur sudah mendatangi kantor DPRD Pekanbaru pada Kamis (23/8) untuk memintakan perlindungan dan solusi.

Dikatakan Jhon alasan Dishub dan Disperindag untuk menggusur PKL karena lokasi itu akan dibangunkan gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor. Hal itu mustahil karena anggarannya tidak ada di pagu APBD Pekanbaru 2018. Kalaupun dimasukkan ke dalam APBD 2019, sebut Jhon, tentulah harus sepersetujuan DPRD.

"Setahu saya dalam KUA-PPAS 2019, baru ada usulan oleh Dishub untuk membangun gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor belum dibahas, tidak pasti juga disetujui, lantas kenapa PKL kini sudah di gusur apa maksudnya," tutur dia.

Selain itu  menurut dia lokasi pemindahan berdampingan dengan Damkar. Hal ini akan dikhawatirkan kalau pedagang pindah ke tempat itu akan mengganggu lalu lintas mobil Damkar bila terjadi kebakaran.

Karena itu sebut Jhon, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan dua dinas tersebut yakni Dishub dan Disperindag untuk meminta klarifikasi.

"Itu alasan mereka saja untuk mengusir para pedagang ini. Mau dipindahkan kemana pedagang. Katanya disana mau dibangun Alat Uji Kendaraan Bermotor, makanya kami akan pertanyakan," tegasnya.

Sementara itu sebelumnya salah seorang perwakilan pedagang, Limson Sidauruk, saat datang dan mengadu ke DPRD Pekanbaru menyampaikan bahwa 138 pedagang telah menandatangani surat pernyataan tidak setuju dipindahkan ke badan jalan. Sebab saat bongkar muat pasti akan terjadi di badan jalan dan tentu mengganggu aktivitas Damkar yang ada di dalam.

"Disamping itu juga pedagang disuruh berjualan di pinggir jalan yang keamanan dan kenyamanannya sangat tidak ada. Kami selama ini sudah nyaman berjualan di tempat penampungan saat ini," tambah Limson.

Perlu diketahui dua tahun lalu Pedagang Pasar induk yang sebelumnya berjualan di pasar pagi Mayang Terurai jalan Nangka sudah mau pindah ke areal Pasar Induk sementara di Lokasi Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Tujuan pemindahan itu untuk menjaga lalulintas di pusat kota tersebut.

Namun setelah pedagang nyaman di BRPS kini akan dipindahkan lagi ke badan jalan di luar Terminal BRPS.