RIAUMANDIRI.CO, RENGAT - DPRD Indragiri Hulu meminta kepada pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah setempat agar mengedepankan prinsip efisiensi dalam penyusunan anggaran, baik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 ataupun APBD Perubahan tahun 2018.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Inhu, Encik Afrizal. "Efisiensi harus dilakukan agar tidak lagi ada surplus akibat tidak terpakainya anggaran tersebut," ucapnya. 

Dijelaskannya, tahun 2017 lalu surplus anggaran mencapai Rp33 miliar. Harusnya anggaran tersebut bisa digunakan lebih maksimal untuk kebutuhan masyarakat. 

"Selain itu dimintanya agar dinas atau badan yang memiliki sisa anggaran banyak agar dilakukan evaluasi atas kinerja mereka. Anggaran sudah diberikan tapi tak mampu untuk menjalankannya<" tegas politisi Gerindra tersebut. 

Menurutnya, dinas dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas. Apalagi sekarang dinas kesehatan belum mendapatkan anggaran sesuai dengan amanat undang-undang, karena sejauh ini baru dinas Pendidikan yang mendapatkan anggaran sesuai dengan peruntukannya, itupun belum bisa digunakan secara maksimal. 

Kebutuhan dinas penting lainnya seperti Damkar, kebutuhan pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk perbaikan tower dan perangkat lainnya untuk memaksimalkan perekaman KTP masyarakat juga harus diperhatikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Saat ini sudah baik, semoga kedepan surplus di Inhu akan lebih minimal atau ditekan lagi,"  harapnya. 

Reporter: Eka BP

Editor : Nandra F Piliang