RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum membahas posisi Ma'ruf Amin sebagai Ketum MUI yang kini menjadi cawapres Jokowi. Pembahasan posisi Ma'ruf Amin akan dilakukan sesuai aturan internal. 

"Belum dibahas. Ini kebetulan banyak pengurus yang berangkat haji, jadi kami belum bisa menyelenggarakan rapat untuk itu," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). 

Pembahasan ditegaskan Zainut akan mengkaji aturan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI. Hal ini untuk menyesuaikan keputusan terkait posisi Ma'ruf yang maju Pilpres 2019.

Selain MUI, PBNU juga menggelar rapat Mustasyar membahas posisi Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam. Ketum PBNU Said Aqil Siroj menegaskan posisi Rais Aam tidak boleh rangkap jabatan politik. 

"Menurut AD/ART tidak boleh rangkap jabatan antara Rais Aam, ketum dan jabatan politik. Itu nanti sepulangnya Beliau (Ma'ruf Amin) dari haji kita akan mengadakan rapat lengkap mustasyar," kata Said Aqil di kantor di kantor PBNU, Selasa (14/8/2018).

Sedangkan Ma'ruf Amin pernah menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal PBNU. Dia siap mematuhi aturan tersebut.

"Nanti PBNU mengatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya harus apa," kata Ma'ruf, Jumat (10/8). 

Sumber : detik

Editor : Rico Mardianto