Politikus Gerindra Nilai Jokowi Diatur Parpol Tolak Mahfud

Politikus Gerindra Nilai Jokowi Diatur Parpol Tolak Mahfud

RIAUMANDIRI.CO,  JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria ikut mengomentari terkait cerita di balik batalnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjadi pendamping capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres 2019. Ia pun menyayangkan keputusan Jokowi yang batal meminang Mahfud MD sebagai pendampingnya.

Menurut Riza, pernyataan partai politik pengusungnya yang menilai bahwa partai tidak mengintervensi Jokowi dalam menentukan cawapres adalah bohong. "Selama ini justru partai lebih dominan. Cuma pura-pura saja bohong partai tidak intervensi dan tidak mengatur presiden," kata Ahmad Riza dikutip Republika, Rabu (15/8/2018).

Tidak hanya diarahkan kepada partai pengusung Jokowi, ia juga menilai pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan dirinya tidak diintervensi oleh partai juga merupakan pernyataan bohong. Itu terbukti, kata Mahfud, ketika presiden menetapkan Mahfud cawapres, namun, pada saat akhir justru ditolak partai-partai.


"Itu menunjukkan bahwa  presiden tidak tegas, presiden tidak punya kemampuan, presiden tidak punya pendirian, presiden ternyata hanya boneka diatur partai-partai," ujarnya.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pernyataan Mahfud MD dalam acara “Indonesia Lawyers Club” di TVOne pada Selasa (14/8) malam bukan informasi utuh dari seluruh proses dinamika koalisi. Ia menyatakan, banyak momen penentuan cawapres untuk Jokowi yang tidak dihadiri oleh Mahfud.

"Yang disampaikan Pak Mahfud benar menurut versi Pak Mahfud," kata Johnny kepada wartawan di kantor DPP Nasdem, Rabu (15/8).

Ia menegaskan, partai pendukung koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin menjalani proses pembahasan cawapres sejak awal. Bahkan, pembahasan ini bermula ketika parpol mulai mendeklarasikan pencapresan Jokowi.

Kala itu, parpol-parpol juga menanyakan secara langsung cawapres yang cocok. “Akan tetapi, Pak Joko Widodo belum menjawab secara formal,” ujar dia.



Tags Politik