RIAUMANDIRI.CO, ROHUL - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyerahkan kebijakan umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD 2019.

Dokumen KUA-PPAS senilai Rp1.208.193.119.355,- tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Rohul H.Sukiman kepada pimpinan DPRD, Senin (13/8/2018), setelah DPRD Rohul sepakat menerima dan mengesahkan Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Menurut Bupati Sukiman, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021, penyusunan KUA-PPAS masih tetap mengacu kepada 9 isu strategis yaitu, penataan birokrasi pemetrintah daerah, mengurangi angka kemiskinan secara terfokus dan terkoordinasi, dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

kemudian, pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik, dan menjaga kerukunan hidup beragama serta pemberdayaan masyarakat.

"Tema pembangunan kita di tahun 2019 yaitu Peningkatan Infrastruktur Mendukung Ekonomi daerah dan tata Kelola Pemerintahan yang baik," ucapnya.

Pada Asumsi Kebiajakan Umum Anggaran (KUA), Pemkab Rohul mengasumsikan pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp1.208.193.119.355. Pendapatan tersebut berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp147.371.368.198, Dana Perimbangan sebesar RP969.045.675.668 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp91.776.075.489.

Sementara di sisi belanja, Pemerintah mengasumsikan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp625.012.902.616, dan Belanja Langsung sebesar Rp627. 835.045.530.

Kebijakan belanja ini, disamping memenuhi kebutuhan daerah, termasuk belanka mandatori sesuai undang-undang, seperti bidang pendidikan 20 Persen. Namun pada KUA-PPAS 2019 ini Pemkab Rohul mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 25.86 persen atau Rp312.465.035.997,97.

"Demikian juga di bidang kesehatan, kita juga usulkan anggaran lebih besar dibandingkan amanah undang-udang dari 10 persen menjadi 12,78 Persen dari total pendapatan kita atau senilai Rp154.359. 335.837." terangnya.

Sukiman juga menyatakan, pada tahun 2019, Pemkab Rohul juga menganggarkan anggaran Rp95 miliar untuk pelaksanaan proyek multiyears, dimana besarnya alokasi anggaran tersebut, menyebabkan pemkab harus mengurangi belanja urusan dan bidang pembangunan lainya.

"Selain itu, pada KUA 2019 Pemkab Rohul memperkirakan terdapat Penerimaan pebiayaan sebesar Rp. 44.654.828.791." tutup Sukiman.

Sementara itu, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, menyatakan setelah diserahkan oleh pemerintah daerah, DPRD Rohul melalui Banmus akan segera menyusun jadwal pembahasan.

"Setelah disampaikan, KUA PPAS itu InsyaAllah akan mulai dibahas pada tanggal 27 Agustus" terang Kelmi.

Disinggung terkait telah disahkanya ranperda tentang LKPJ Bupati 2017, Ketua DPRD Rohul menyampaikan hal tersebut telah sesuai dengan hasil audit pemeriksaa BPK.

"Laporan yang disampaikan Pemkab Rohul sudah cukup bagus, kita sekarang meminta pemkab segera menyusn APBD P 2018," pungkas Kelmi.(adv)

Sumber : Agustian

Editor : Nandra F Piliang