RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Riau 2, H Nurzahedi, SE alias Eddy Tanjung mendukung penuh rencana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang menuntut pengelolaan Blok Rokan, agar lebih mengutamakan perusahaan milik pemerintah. Bahkan politisi Partai Gerindra ini meminta agar Pemprov Riau juga segera menyiapkan diri agar bisa ambil bagian dalam pengelolaan Blok Rokan, melalui BUMD.

“Kita tahu Pemprov Riau punya 10 persen hak saham partisipasi (Participant Interest/PI) di Blok Rokan. Ini harus bisa kita tingkatkan. Jadi, kita dorong agar pengelola Blok Rokan itu murni BUMN dan BUMD Pemprov Riau, ” jelas pria yang akrab disapa Eddy Tanjung ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima Riaumandiri.co, Senin (30/7/2018).

Pengusaha yang sudah malang melintang di segala sektor ini memberi penegasan bahwa sudah cukup Blok Rokan dikelola puluhan tahun oleh perusahaan asing dalam hal ini, PT Chevron Pacific Indonesia (PCI). Dalam artian, sudah saatnya masyarakat Riau yang lebih diutamakan mengelola melalui BUMD bekerjasama dengan BUMN dalam hal ini PT Pertamina.

Atas rencana ini, sebagai anggota Komisi VI di DPR RI, Eddy Tanjung akan meminta penjelasan dari Kementrian BUMN dan juga Direksi Pertamina. Lebih jauh, dirinya akan meminta juga penjelasan Kementerian ESDM melalui kolega sesama legislator Gerindra yang bertugas di Komisi VII, membidangi energi.

“Saya dengar Chevron dan Pertamina sudah sama-sama mengajukan proposal ke Kementrian ESDM. Nanti akan saya pertanyakan langsung ke Menteri BUMN dan Dirut Pertamina soal ini. Intinya harus lebih diutamakan perusahaan dalam negeri, ” ungkap politisi kelahiran Selatpanjang, Kepulauan Meranti ini.

Selain mendorong keseriusan Direksi Pertamina, Eddy Tanjung juga akan berkomunikasi dengan Pemprov Riau berkaitan dengan kepemilikan saham partisipasi sebesar 10 persen. Pertemuan dengan Pemprov Riau menurut Eddy untuk memperkaya data dan juga mempelajari kesiapan Pemprov Riau untuk meningkatkan kepemilikan saham di Blok Rokan melalui BUMD yang akan ditunjuk dan disiapkan.

“Sesama warga Riau kita harus duduk bersama membahas kesiapan Pemprov untuk ambil bagian dalam pengelolaan Blok Rokan. Sudah saatnya juga kepemilikan saham Pemprov Riau tidak hanya 10 persen dalam bentuk PI. Harus lebih dari itu dan harus diperjuangkan bersama,” papar Ketua DPD Gerindra Riau ini.

Eddy Tanjung menjelaskan masyarakat Riau tidak anti terhadap investasi asing. Namun warga Riau dan dirinya selaku perwakilan masyarakat Riau di DPR RI lebih menekankan pada aspek pemerataan. Dalam artian, usaha usaha yang sudah mampu dikelola oleh SDM lokal dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jangan lagi diserahkan ke pihak asing.

“Saya yakin banyak SDM di Riau yang sudah sangat ahli dalam pengelolaan migas. Informasi yang saya dengar Chevron menawarkan penggunaan teknologi produksi lanjutan (enhanced oil recovery/EOR) secara penuh di Blok Rokan. Tawaran ini juga kan Pertamina setahu saya juga sudah kuasai. Kenapa harus tetap mengutamakan perusahaan asing, kalau kita punya perusahaan lokal yang juga mampu, ” terang Eddy Tanjung.

Untuk diketahui, Blok Rokan akan habis masa pengelolaannya pada tahun 2021 mendatang. Blok Rokan sendiri mampu berproduksi mencapai 200.000 barel per hari. (rls)

Sumber : Rilis

Editor : Mohd Moralis