RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau mengelar diskusi terkait evaluasi pengawasan siaran pilkada Riau 2018 di kantor KPID Riau, Rabu (187/2018).

Hadir dalam diskusi itu, Ketua KPU Riau Nurhamin, anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa, dan jajaran pimpinan media elektronik. 

Diskusi itu diawali penyampaian hasil temuan yang dilaporkan masyarakat kepada KPID terhadap siaran Pilkada Riau 2018 oleh anggota komisioner KPID Asril Darma.

Asril dalam pemaparannya mengatakan ada banyak temuan yang dilaporkan masyarakat ke KPID pada siaran pilkada Riau 2018 kemarin. Diantaranya penayangan hasil survei dengan sumber tidak akurat contohnya di TV Nasional yaitu Kompas, kemudian dugaan tidak berimbang yang menghadirkan peserta pilkada sebagai narasumber di program Inews dan Kompas TV. 

"Di program TV itu hanya pasangan Lukman Edy saja yang ditampilkan dengan tidak memberikan kesempatan pada calon lainya," ujarnya.

Kemudian temuan lainya yaitu iklan selamat awal Ramadhan oleh Paslon di Stasiun TV Lokal yaitu RTV yang sesuai aturanya melangar. Seterusnya penayangan iklan oleh KPU yang berpotensi tidak berimbang, kualitas siaran langsung debat RTV dan moderator RTV memberikan komentar atau ulasnya.

"Semua temuan ini sudah kita tindaklanjuti dengan memberi teguran mulai dari himbauan secara persuasif hingga surat tertulis," jelasnya. 

Sementara itu di tempat yang sama, Nurhamin mengatakan apa yang menjadi temuan oleh KPID ini akan menjadi evaluasi untuk KPU kedepan dalam meningkatkan partisi pemilih. Namun perlu digaris bawahi, ada beberpa faktor penyebab temuan tersebut, diantara postur anggaran yang terbatas sehingga sosialisasi ke daerah belum maksimal. Kemudian sumber daya manusia untuk sosialisasi sangat terbatas.

"Kesadaran politik kita juga mejadi kendala, dimana publik beranggapan KPU yang harus memiliki kesadaran politik namun seyogianya semua pihak," jelasnya.

Sementara itu Neil juga menambahkan rendahnya partisipasi pemilih di Riau juga disebabkan karena pengawasan yang ketat terhadap kasus money Politik yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga para calon takut melakukan hal itu.

"Masyarakat sendiri juga terpengaruh akan saksi jika ditemukan adanya menerima money Politik. Sebab kita ketahui yang namanya pilkada tidak terlepas dari ingatan mereka akan money politik atau pemberian sembako dan sejenisnya, tapi dengan adanya pengawasan yang ketat ini mereka takut melakukannya," tuturnya. 
 

Editor : Rico Mardianto