Silpa Semakin Berkurang, Pemprov Riau Genjot Pendapatan

Silpa Semakin Berkurang, Pemprov Riau Genjot Pendapatan

RIAUMANDRI.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa potensi pendapatan dari berbagai sisi. Salah satunya dengan menekan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Riau untuk menggunakan sistem korporasi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan setempat tidak hanya berorientasi pada serapan saja, dirinya juga mengajak agar OPD bisa menerapkan sistem korporasi. Karena apa pun yang dilakukan pihaknya saat ini adalah suatu upaya dan harus tetap dipantau. Dan ia berharap agar publik dan seluruh pihak bisa peka dengan kondisi keuangan Pemprov saat ini. 

“ASN yang ada di seluruh OPD tidak hanya belanja doang, orientasinya bagaimana pemerintah itu bisa lebih korporatif. Bagaimana meraih pendapatan, baru belanja, itu untuk menghindari gagal bayar, intinya tetap menyesuaikan kebijakan dengan situasi, kalaupun ada hal-hal yang perlu diefisienkan ya itu harus dilakukan,” ujar Sekda, Senin (16/7/2018) di Kantor Gubernur Riau.


“Publik dan semua pihak juga harus memiliki sense of crisis (rasa peka) dan melihat bahwa APBD bukan salah satu faktor yang bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah, karena yang bisa kita lakukan bersifat fasilitatif, infrastruktur, sektor kesehatan yang mendasar, sektor pendidikan yang mendasar, aspek lain kita berharap peran swasta,” tambahnya.

Dijelaskan Sekda, saat ini Pemprov Riau masih berusaha dalam memaksimalkan seluruh potensi pendapatan, mulai dari menggenjot sektor pajak hingga mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) ke Jakartapun  terus dilakukan. Upaya itu bertujuan agar seluruh belanja daerah bisa dilunasi. 

Jika melihat kondisi sekarang, kata Sekda, tentunya  bertolak belakang jika dibandingkan dengan 4 tahun lalu, dimana, Riau pada tahun 2014- 2015 bisa memiliki Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan Rp 3 triliun di akhir tahun. Dan sekarang pihaknya harus benar-benar melihat data dan realita yang ada. 

“Riau bukan lagi provinsi kaya raya, sebenarnya dulu juga tidak besar, besarnya itu karena SiLPA saja, dulu tahun 2014-2015 pendapatan kita sama saja  berkisar Rp 8-9 triliun, tapi dulu bisa  jadi besar sampai Rp 12 triliun karena ada SiLPA, sekarang SiLPA itu sudah tidak ada lagi,” tegas Sekda. 

Selain itu, langkah yang harus dilakukan saat ini Pemprov Riau juga melakukan efisiensi, hal tersebut dilakukan guna menanggulangi beban serapan yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah. OPD yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Pendidikan dan RSUD untuk melakukan konsolidasi progres kinerja dan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018.

“Efisiensi jelas harus kita lakukan, kita sekarang ini harus merubah paradigma, kalau selama ini Riau ada dana yang tersedia di akhir tahun sampai Rp 3-4 triliun, sekarang sudah berubah, kalau dulu berpikir soal kinerja belanja serapan dan sebagainya, sekarang tidak demikian, seluruh OPD harus berfikir Pendapatan dulu baru berfikir belanja,” jelasnya. 

Sekda kembali mengatakan bahwa sekarang pola berfikir sudah seperti korporasi. Hak ini karena Riau sudah terdampak dari penurunan DBH maupun Dana Perimbangan, berbeda dengan 5-10 tahun lalu tak jadi masalah karena semua sudah ready, dan DBH cukup besar dan bisa menutupi kekurangan yang ada. Namun saat ini dengan lifting (produksi minyak siap jual) yang menurun Pemprov Riau tiap tahun, pihaknya selalu menerima data transfer yang terkoreksi. 

“Apa yang akan kita terima setiap tahun itu selalu terkoreksi, jadi pola perencanaan nya itu tidak lagi berfikir seperti dengan asumsi ‘ceteris paribus', sekarang ini harus dengan pola perencanaan antisipatif, kita tidak lagi bisa berfikir model situasional seperti yang selama ini,” tutup Sekda.


Reporter: Nurmadi