RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Memasuki semeseter kedua, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 terus merangkak naik. Hingga awal Juli ini, realisasi fisik telah mencapai angka 40 persen, sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 52 persen. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, untuk keuangan Pemprov Riau telah terbitkan SP2D sebanyak 52 persen dan belum di surat pertanggungjawaban (SPj). Namun dipastikan dana itu bisa terbelanjakan. 

“Untuk realisasi fisik kita hampir diangka 40 persen. Ini akan terus bergerak sesuai dengan program yang telah dijalankan,” ujar Ahmad Hijazi, Selasa (3/7/2018).

Dijelaskan Sekda, untuk serapan APBD Riau tak perlu diragukan lagi, jika perlu ada serapan 150 persen. Karena yang menjadi masalah sekarang ini bagi Pemprov Riau bukan lagi serapan atau sisa anggaran yang sampai trliunan. 

"Sekarang ini masalahnya uangnya itu yang kurang. Sekarang belanja cepat dan realisasi cepat, artinya kinerja dari OPD yang menangani infrastruktur sudah sangat bagus. Ini berkat evaluasi gubernur Riau yang sangat peduli terhadap masalah infrastruktur, sehingga realisasi anggaran sangat tinggi," jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi menambahkan, soal serapan keuangan yang sudah diterbitkan SP2D. Artinya, anggaran itu sudah dikeluarkan dari kas daerah ke kas OPD. Tapi itu belum bisa dikatakan realisasi, namun kalau anggaran itu sudah dibelanjakan OPD maka sudah menjadi realisasi. 

“Jadi sejauh mana anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan OPD. Pergunakan anggaran tersebut sesuai peruntukan dan programnya. Jangan pula anggaran untuk beli handphone, tapi dibelikan yang lain. Misalnya kalau ada programnya beli handphone, anggaran sudah tersedia namun belum dibelanjakan, kalau belum ada SPj dan berita acaranya pembeliannya maka belum bisa dikatakan itu realisasi," kata Masperi.

Sementara itu untuk rasionalisasi APBD diperkirakan tidak sampai Rp 2 triliun. Pihaknya sudah membahas hal tersebut bersama Badan Anggaran DPRD Riau dan saat ini Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tengah dipersiapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

Rasionalisasi APBDP tersebut disebabkan karena serapan anggaran yang tinggi tidak diimbangi oleh pendapatan yang cukup. Dengan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2017 dan 2018 yang tidak sesuai dengan harapan berdampak besar pada Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang harusnya bisa menjadi simpanan daerah.

Reporter: Nurmadi
Editor: Nandra F Piliang