RIAUMANDIRI.CO, SIAK - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta Pemerintah Pusat untuk turun langsung dalam menuntaskan persoalan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Siak. 

 

Pasalnya, minimnya jumlah komputer serta ketersediaan jaringan listrik masih jadi kendala yang terjadi di Kabupaten Siak. Hal itu terungkap saat Komisi X mengunjungi SMA 1 Kabupaten Saik pada Rabu (21/3/2018). 

 

"Di sini masih banyak SMK dan SMA lain yang gabung dengan SMA 1 Siak. Ini Iebih karena kurang sarana komputer, kurang jaringan terhadap PLN dan Telkom," ujar Sutan, Kamis  (22/3/2018).

 

Politisi Gerindra ini menuturkan Kabupaten Siak perlu bantuan pemerintah pusat terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menyukseskan UNBK ini. 

 

"Ini perlu peningkatan. Begitu memahani kondisi di Siak ini sangat rendah pelaksanaan UNBK. Ini jadi tantangan Kemendikbud untuk meningkatkan ke depan. Agar UNBK sejalan dengan kurikulum K13," tuturnya.

 

Sutan, panggilan akrabnya juga mendorong adanya peningkatan sarana dan prasarana lain dalam mendukung pelaksanaan pendidikan vokasi. Menurutnya, SMK adalah solusi meningkatkan pendidikan vokasi di sekolah yang punya kearifan lokal.

 

"SMK adalah solusi tingkatkan pendidikan vokasi di sekolah yang punya kearifan lokal. Di SMK 1 Siak kita liat sesuatu yg luar biasa, karena luas lahan 3.5 hektar. Kalau ini dikelola untuk kepentingan vokasi menjadi sangat baik," lanjutnya.

 

Meski memiliki lahan luas, SMK 1 Siak memiliki fasilitas yang sangat minim. Untuk pendidikan tata busana saja mereka tak punya komputer untuk desain. "Ini yang perlu didorong terus. Ini butuh koordinasi dari pemerintah daerah terutama kepada Kemendikbud agar bisa diimbangi dan mengejar daerah lain," sambungnya.

 

Saat ini, Siak butuh perhatian serius dalam mensukseskan UNBK, karena daerah tak punya anggaran cukup untuk menyelesaikan persoalan ini secara mandiri. Karenanya Pemkab Siak harus fokus. Sarana yg kurang harus koordinasi dengan pemerintah pusat.

 

"Kita ingin tiap daerah ada pemerataan pelaksanaan UNBK ini. Kekurangan sarana dan prasarana harus jadi perhatian. Masih ada waktu memperbaiki ini. Kemendikbud harus berlari menuntaskan problem UNBK ini," ujar Sutan.

 

Komisi X, lanjutnya, akan dorong pemerintah untuk mencari solusi agar anggaran pendidikan di APBN yang besar harus tepat sasaran. Begitu juga tentang distribusi guru ke daerah. Peningkatan kompetensi guru juga harus ditingkatkan. 

 

Reporter: Irawan Surya

Editor:  Rico Mardianto